BUKAN Karena Demo Apalagi Kalah Debat, Alasan Yasonna Laoly Mundur dari Kabinet Jokowi Sebenarnya

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengundurkan diri dari kabinet kerja. Pengunduran diri ini karena Yasonna akan dilantik sebagai an

BUKAN Karena Demo Apalagi Kalah Debat, Alasan Yasonna Laoly Mundur dari Kabinet Jokowi Sebenarnya
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
Menkumham Yasonna Laoly 

Kericuhan tak terhindarkan yang membuat ratusan mahasiswa luka-luka, bahkan dua di antaranya meninggal dunia.

Beda Sikap

Untuk RKUHP dan RUU Pemasyarakatan, pemerintah dan DPR sudah sepakat agar menunda pengesahan kedua RUU tersebut.

Namun, untuk RUU KPK yang sudah terlanjur disahkan menjadi UU, pemerintah awalnya sempat bergeming.

Yasonna sempat menegaskan, Presiden tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( Perppu) untuk mencabut UU KPK. Presiden, kata Yasonna, meminta penolak UU KPK untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Kan sudah saya bilang, sudah Presiden bilang, gunakan mekanisme konstitusional. Lewat MK dong. Masa kita main paksa-paksa, sudahlah," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Baca: TERUNGKAP Kondisi Terkini Studi Rekaman Ahmad Dhani Pasca di Penjara, El Rumi: Sekarang Mati-matian

Baca: TAK Menentang Hubungan Andhika dan Ussy Sejak Awal, Ibu Mertua Akui Diberi Tas Branded, Sogokan?

Baca: BEBBY Fey Buka-bukaan Ungkap Harga Kamar Hotel yang Dipesan untuk Tidur dengan Atta Halilintar

Yasonna menilai tak ada kegentingan yang memaksa sebagai syarat bagi Presiden untuk menerbitkan Perppu.

Ia menilai demo mahasiswa yang berujung bentrokan dengan aparat di berbagai daerah juga tidak cukup untuk menjadi alasan mencabut UU KPK.

"Enggak, lah. Bukan apa, jangan dibiasakan, Irman Putra Sidin (pakar hukum) juga mengatakan janganlah membiasakan cara cara begitu. Berarti dengan cara itu mendeligitimasi lembaga negara. Seolah-olah enggak percaya pada MK," kata dia.

Namun, sehari setelahnya, Jokowi mengaku mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu.

Halaman
1234
Editor: rida
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved