Berita Nasional

Jadi Satu-satunya Menteri Jokowi yang Tak Pernah ke Luar Negeri, Namun Sering Tuai Hujatan, Kenapa?

Jadi Satu-satunya Menteri Jokowi yang Tak Pernah ke Luar Negeri, Namun Sering Tuai Hujatan, Kenapa?

Jadi Satu-satunya Menteri Jokowi yang Tak Pernah ke Luar Negeri, Namun Sering Tuai Hujatan, Kenapa?
Media Indonesia/Panca Syurkani
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri), Basuki Tjahaja Purnama (kanan) dan Menteri Dalam Negeri, Tjahja Kumolo (tengah) di Istana Kepresidenan, Rabu (20/7/2016) siang 

Ketua KPU Arief Budiman bahkan sampai menerima ancaman dan dilaporkan ke polisi. Namun demikian, menurut Tjahjo, penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat berlangsung dengan baik.

"Kami menjamin, pemerintah menjamin, bahwa PKPU itu disusun tidak ada satu kalimat pun yang menyimpang dari UU yang ada," katanya.

Baca: Unggahan Rosa Meldianti saat Umroh Malah Dihujatan Netizen, Ada yang Sampai Sebut Jijik

Baca: Demi Diberi Paket Data Internet, 5 Gadis Cantik Rela Kirim Foto Bugil, Viral Foto Syur ABG Manado

Baca: Unggahan Tamara Bleszynski Dibanjiri Ucapan Selamat, Foto Bareng Pria Bak di Acara Pernikahan

Kontroversi Tjahjo

Setelah menuai kontroversi, Instruksi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang di antaranya memuat aturan penggunaan jilbab akhirnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Mendagri yang dimaksud yakni Inmendagri No 025/10770/SJ Tahun 2018 tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan di Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Dalam aturan itu, disebutkan jilbab yang dipakai ASN agar dimasukkan dalam kerah baju dan tidak dijulurkan.

Menurut Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo pencabutan Inmendagri tersebut setelah mendengar masukan dari masyarakat.

“Setelah mendengar masukan dari masyarakat dan memperhatikan perkembangan dinamika yang ada, Kemendagri memutuskan untuk mencabut Inmendagri tersebut”, kata Hadi di Jakarta, Jumat (14/12/2018) seperti dikutip dari laman resmi Kemendagri, www.kemendagri.go.id

Menurut Hadi, Inmendagri tersebut sifatnya internal dan tidak merupakan pengaturan ke daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Inmendagri ini tambah Hadi, juga hanya diperuntukan untuk seragam coklat khaki dan putih.

Sedangkan pengaturan untuk pakaian batik adalah bebas.

Halaman
123
Editor: ekoprasetyo
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved