Berita Jambi

Perbedaan Nomenklatur dalam Undang-undang, Bawaslu Tunggu Kebijakan Pusat

Perbedaan Nomenklatur dalam Undang-undang, Bawaslu Tunggu Kebijakan Pusat

Perbedaan Nomenklatur dalam Undang-undang, Bawaslu Tunggu Kebijakan Pusat
Tribunjambi/Dunan
Ilustrasi. Bawaslu Provinsi Jambi membacakan hasil sidang pendahuluan gugatan perkara administrasi terhadap keputusan KPU Sarolangun dan KPU RI. 

Perbedaan Nomenklatur dalam Undang-undang, Bawaslu Tunggu Kebijakan Pusat

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Perbedaan nomenklatur Bawaslu dalam undang-undang Pilkada dan undang-undang Pemilu, dikhwatirkan menghambat kinerja Bawaslu di daerah.

Perbedaan Nomenklatur Bawaslu dan Panwaslu ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi saat media gathering bersama awak media di provinsi Jambi.

Menurutnya, perbedaan Nomenklatur tersebut jelas berdampak pada keabsahan Bawaslu nantinya mengawasi Pemilukada Serentak di Provinsi Jambi 2020 mendatang.

Baca: Anggaran Belum Jelas, Pengawasan Pemilukada Segera Dilakukan, Bawaslu Punya Waktu Hingga Oktober

Baca: SESAAT LAGI! Nonton Live Streaming Arsenal vs Aston Villa, Bisa Nobar di HP Tau PC, Link di Sini

Baca: Belasan Pesawat Tertunda Mendarat di Pekanbaru, Jarak Pandang Sempat 600 Meter Karena Kabut Asap

Wein Arifin, Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Akan tetapi kini mereka sudah bisa lebih tenang setelah ada petunjuk dari Bawaslu RI.

"Memang ada perbedaan Nomenklatur Bawaslu dan Panwaslu dalam UU Pilkada. Ini yang juga kita tunggu solusi dari pusat,"ungkap Wein Arifin, Minggu (22/9/2019).

Wein mengakui perbedaan nomenklatur itu berdampak dengan tidak bolehnya mereka bertindak mengawasi Pemilukada yang akan dilakukan. Maka dari itu dibutuhkan solusi cepat karena tahapan sebentar lagi akan dilaksanakan.

Baca: Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi, Bergabung Deklarasikan Terbentuknya JADI

Baca: Karhutla di Muarojambi, Ini Alasan Dandim 0415/Batanghari Sebut Perusahaan di Muarojambi Egois

Baca: Sempat Terganggu Kabut Asap, Penerbangan di Bandara Sulthan Thaha Jambi, Sudah Mulai Normal

"Informasi dari pusat, ada tiga solusi yang sudah disiapkan. Meminta fatwa MA, Judical Review di MK atau di SK kan kembali oleh pemerintah menjadi Panwaslu," ungkap Wein.

Untuk ketiga proses tersebut, mereka mengaku masih menunggu upaya yang sudah dilakukan Bawaslu RI di MA dan MK. Bila kedua upaya tersebut tidak bisa tercapai, maka opsi yang ketiga yang akan diambil.

"Hal yang paling mungkin dilakukan bisa jadi opsi ketika. Dengan dilakukannya pelantikan ulang dan berganti nama menjadi Panwaslu," terang Wein.

Baca: Divonis 3,4 Tahun Penjara, Terdakwa Kredit Fiktif Bank Mandiri, Ajukan Banding

Baca: BREAKING NEWS Dikepung Asap, Asma Ahmad Kumat lalu Meninggal saat Cari Ikan

Baca: Besok, Ribuan Tani dan Mahasiswa Bakal Unjuk Rasa ke Kantor Gubernur Jambi, Ini Agendanya

Halaman
12
Penulis: dunan
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved