Kementrian LHK Dilaporkan Aktivis Lingkungan Jambi ke KPK Karena Peraturan Baru Ini

Aktivis Lingkungan Jambi yang tergabung dalam Koalisi Antiperusakan Hutan Jambi akan laporkan KLHK ke Komisi Pemberantasan Korupsi

Kementrian LHK Dilaporkan Aktivis Lingkungan Jambi ke KPK Karena Peraturan Baru Ini
tribunjambi/mareza sutan aj
Tim perlindungan PT Reki menemukan alat berat yang beroperasi di kawasan Hutan Harapan, tepatnya di RT 36 Dusun Kunangan Jaya II, Batanghari, Jambi. 

Kementrian LHK Dilaporkan Aktivis Lingkungan Jambi ke KPK Karena Peraturan Baru Ini

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Aktivis Lingkungan Jambi yang tergabung dalam Koalisi Antiperusakan Hutan Jambi akan laporkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan ini terkait adanya indikasi praktek gratifikasi dibalik keluarnya peraturan menteri (Permen) LHK Nomor P.7 tahun 2019.

Dimana Permen Nomor P7 tahun 2019 mengenai perubahan atas peraturan mentri LHK nomor P.27 tahun 2018 tentang pinjam pakai kawasan hutan dianggap janggal.

Pasalnya keluarnya permen tersebut malah memberi pengecualian pada permohonan untuk kegiatan jalan angkut tambang batubara melewati kawasan hutan.

Baca: 174 Penerima PKH di Kerinci Mengundurkan Diri

Baca: “MIKiR” Tak Membuat Cheisa Sendiri Lagi

Baca: Jalan Sehat Peringati Hari Statistik Nasional 2019, Statistik Milik Bersama

Baca: Wajah Baru KPK, Apa Alasan DPR RI Memilih Irjen Firli Bahuri Menjadi Ketua KPK 2019-2023?

Musri Nauli, koordinator koalisi mengatakan, indikasi gratifikasi kuat pada proses keluarnya permen LHK nomor P.7 tersebut.

Apa lagi permen LHK nomor P.7 tahun 2019 ini dianggap bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen hingga tahun 2030.

"Padahal kita sudah kaji dan hitung dampaknya. Inidikasi ke arah korupsi besar. Kalau dijual kayunya mereka (Pihak Perusahaan) pembuat jalan malah lebih untung. Nilai ekonomi tegakan kayu di dalam kawasan hutan harapan mencapai 1,14 triliun," kata Musri Nauli, Kamis (12/9/2019).

"Ketika negara tidak mampu memperbaiki hutan yang sudah rusak jangan lagi lah hutan dirusak, dampaknya pada suku Batin yang hidup di sana," sambungnya.

Rencananya Hari ini (Kamis.red) pihak Koalisi anti perusakan hutan Jambi akan melayangkan surat ke kementrian LHK yang juga akan ditembuskan ke KPK dan direktorat jendral terkait.

"Hari ini juga akan kita kirim ke KLHK, ke KPK juga karna indikasi gratifikasi keluarnya permen P7 ini sangat kental, kami mencurigai hal ini," ujar Musri Nauli.

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved