Pokja ULP Kerinci Ramai-ramai Mundur, Mengaku Tidak Tahan dengan Intervensi

Pengundurun seluruh anggota pokja ULP Kerinci karena mereka mengaku tidak kuat dengan tingginya intervensi dari berbagai pihak

Pokja ULP Kerinci Ramai-ramai Mundur, Mengaku Tidak Tahan dengan Intervensi
tribunews
LPSE 

KERINCI, TRIBUN - Belum lama ini terjadi kisruh di Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Kabupaten Kerinci. Bahkan, seluruh anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP barang/jasa Kabupaten Kerinci mengundurkan diri saat proses pelelangan barang/jasa sedang berjalan.

Pengundurun seluruh anggota pokja ULP Kerinci karena mereka mengaku tidak kuat dengan tingginya intervensi dari berbagai pihak, dalam proses pelelangan barang/jasa.

Akibatnya, anggota Pokja ULP barang/jasa Kabupaten Kerinci diganti dengan anggota yang baru. Bahkan Bupati Adirozal sudah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci.
"Ya, benar anggota pokja ULP sudah diganti yang baru," ujar seorang sumber terpercaya, belum lama ini.

Dikonfirmasi soal ini, Kabag Ekobang Setda Kerinci, Askar Jaya membenarkan adanya surat edaran dari Bupati Kerinci Adirozal, tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Bupati Adirozal tersebut, bahwa agar pihak terkait dalam hal ini ULP Setda Kerinci untuk menolak dan tidak mengakomodir apabila ada yang mengatasnamakan bupati, wakil bupati, dan keluarga baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi/mengintervensi dalam proses pengadaan pengadaan barang/jasa.

Atau dalam pelaksanaannya, yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dikarenakan hal tersebut tidak benar dan tidak dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku.

Kedua, dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dengan mengacu pada proses pengadaan yang transparan dan akuntabel serta memperhatikan kaidah penggunaan keuangan daerah yang tertib dan benar.

"Surat ini dilakukan, agar mewujudkan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang bersih, Profesional dan kredibel," ungkapnya. (pit)

Editor: awang
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved