Berita Jambi

Datangi DPMPTSP Provinsi Jambi Pagi-pagi, Ini Menurut KPK yang Harus dibernahi

Datangi DPMPTSP Provinsi Jambi Pagi-pagi, Ini Menurut KPK yang Harus dibernahi

Datangi DPMPTSP Provinsi Jambi Pagi-pagi, Ini Menurut KPK yang Harus dibernahi
Tribunjambi/Zulkifli
Datangi DPMPTSP Provinsi Jambi Pagi-pagi, Ini Menurut KPK yang Harus dibernahi 

Datangi DPMPTSP Provinsi Jambi Pagi-pagi, Ini Menurut KPK yang Harus dibernahi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Hari terakhir tim KPK RI berada di Jambi, Jumat (30/8/2019) pagi, mereka mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi. 

Anggota tim Korsupgah Wikayah II Sumatera KPK Juned, usai pertemuan mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari program Korsupgah KPK RI. Yakni untuk melihat langsung praktek pelayanan perizinan di Provinsi Jambi. 

Dia mengatakan, secara sistem, pelayanan perizinan di DPMPTSP Provinsi Jambi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap masih ada yang mesti dibenahi. Seperti komunikasi antar unit yang ada di DPMPTSP tersebut.

Baca: Pagi-pagi Tim KPK Datangi Kantor DPMPTSP Provinsi Jambi, Ada Apa?

Baca: Harus Saling Menghormati & Menghargai, Berikut Komentar Anak Muda Jambi Tentang Memudarnya Toleransi

Baca: Mahasiswa PMII dan HMI Kepung Gedung DPRD Merangin, Pelantikan Anggota Dewan Diwarnai Aksi Demo

“Kami rekomendasikan mengenai perbaikan sistem, baik online yang menggunakan OSS, maupun yang non OSS. Seperti pengembangan tracking, tanda tangan digital, termasuk dengan standar pelayanan minimal,” katanya Jumat (30/8).

Dia mencontohkan, untuk standa pelayanan minimal misalnya lama masa pengurusan perizinan. Jika dalam standarnya perizinan selesai selama 15 hari kerja, maka tidak boleh lebih dari itu.
“Kemudian terkait dengan SDM, perlu komunikasi dan koordinasi antar lini. Tapi secara umum, hasilnya sudah mulai bagus,” katanya.

Baca: Aturan Pendakian Gunung Kerinci Diperketat, Pasca Meninggalnya Pendaki Asal Sumatera Utara

Baca: Hadiri Sosialisasi Investasi dan Obligasi, Wabup Amir Sakib Minta Juga Diadakan di Tanjab Barat

Baca: Viral Ada Ular Berkepala Dua Ditemukan Warga Bali, Dekat Setra Bajang, Seperti Ini Penampakannya

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi Imron Rosadi yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, ada beberapa point yang menjadi masukan dari tim Korsupgah KPK RI. Hal ini lebih kepada internal di DPMPTSP. Seperti anggaran untuk tim teknis melakukan survey ke lapangan. 

“Untuk tim teknis yang survey ke lokasi perizinan yang diajukan. Kami tidak punya anggaran untuk itu. Saat ini anggaran tim teknis dari masing-masing OPD yang merekomendasikan izin tersebut. Seharusnya tim teknis terpusat di DPMPTSP,” katanya.

Selanjutnya masalah tunjangan khusus untuk bagian pelayanan juga menjadi masukan dari tim Korsupgah. Untuk ini pihaknya juga tidak memiliki anggaran. Semestinya, tunjangan itu memang harus dibedakan, mengingat resiko kerja di bagian pelayanan perizinan. 

“Saat ini, pegawai bagian pelayanan perizinan menerima gaji dan TPP seperti pegawai di OPD-OPD lainnya,” paparnya. 

Selanjutnya, mengenai administrasi pelayanan perizinan, tim Korsupgah menurutnya juga membahas mengenai tanda tangan digital yang saat ini belum ada di DPMPTSP Provinsi Jambi. Namun Imron mengatakan, untuk pembuatan tanda tangan digital tersebut sudah diajukan melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Jambi.

“Namun kami jelaskan, bahwa nomor antrian baru akan dikeluarkan oleh Badan Sandi Negara pada Desember mendatang. Dan tim KPK memahami persoalan tersebut, karena kendalanya ada di pusat. Itu poin-poin yang dibahas, namun secara umum menurut KPK sudah baik,” tandasnya. 

Datangi DPMPTSP Provinsi Jambi Pagi-pagi, Ini Menurut KPK yang Harus dibernahi (Zulkifli/Tribun Jambi)

Penulis: Zulkifli
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved