Terpidana Kasus Korupsi KTP Elektronik Setya Novanto Dukung Pemindahan Ibu Kota

Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, mendukung pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke ke sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Ka

Terpidana Kasus Korupsi KTP Elektronik Setya Novanto Dukung Pemindahan Ibu Kota
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
terpidana kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di gedung Tipikor, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Mantan Ketua DPR tersebut mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) dalam perkara korupsi pengadaan KTP Elektronik. 

TRIBUNJAMBI.COM- Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, mendukung pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke ke sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara.

Namun, kata dia, pemerintah harus memperhatikan segala macam aspek sebelum merealisasikan pemindahan tersebut.

"Pertama, saya memberikan apresiasi kepada pak Jokowi, tetapi semua ini perlu adanya suatu pemikiran," kata Novanto, ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Menurut dia, pemerintah harus memperhatikan aspek terkait pemindahan ibu kota. Salah satunya seperti pembiayaan.

Baca: Hotman Paris Kaget, Nikita Mirzani Naik Panggung Labrak Pengacara Kondang Elza Syarief

"Ini masih panjang yang harus dilakukan, baik persetujuan DPR, dan menyangkut anggaran. Dan tentu kita harapkan bisa simultan, dan penuh pertimbangan-pertimbangan karena untuk melepaskan kabupaten juga cukup lama, perlu pemikiran yang panjang," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota baru di pulau Kalimantan. Ia menyebut, ibu kota ke depan akan berada di Kalimantan

Pengumuman disampaikan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

"Hasil kajian menyimpulkan ibu kota baru ada di sebagian di kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara," ucap Jokowi.

Ia menerangkan alasan pemindahan ibu kota ke wilayah itu telah berdasarkan hasil kajian, yakni resiko ancaman bencana minimal mengancam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung berapa, tanah longsor.

Kedua, lokasi berada di tengah-tengah sehingga strategis.

"Serta lokasinya terletak berdekatan dengan perkotaan yang berkembang seperti Samarinda dan Balikpapan dengan infrastruktur yang lengkap," jelas Jokowi.

Terakhir, kata Jokowi, lahan yang dikuasai oleh pemerintah cukup luas.

"Lahan yang dikuasai oleh pemerintah adalah kurang lebih 180ribu hektar," kata Jokowi

Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved