Info Terkini Pemprov Jambi

Korsupgah KPK Temui Pemprov Jambi, Ini Poin-poin yang Sudah Diatasi dan Perlu Ditingkatkan

Korsupgah KPK Temui Pemprov Jambi, Ini Poin-poin yang Sudah Diatasi dan Perlu Ditingkatkan

Korsupgah KPK Temui Pemprov Jambi, Ini Poin-poin yang Sudah Diatasi dan Perlu Ditingkatkan
Tribun Jambi/Zulkifli
Kepala Satuan Tugas Wilayah II Sumatera Korsupgah KPK, Aida Ratna Zulaiha.

Korsupgah KPK Temui Pemprov Jambi, Ini Poin-poin yang Sudah Diatasi dan Perlu Ditingkatkan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Masalah aset, optimalisasi penerimaan daerah, dan BUMD Provinsi Jambi menjadi poin penting yang dibahas dalam monitoring dan evaluasi Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemprov Jambi, Selasa (27/8).

Kepala Satuan Tugas Wilayah II Sumatera Korsupgah KPK, Aida Ratna Zulaiha, yang hadir dalam kegitan itu mengatakan secara umum supervisi pencegahan korupsi di Pemprov Jambi dari ketiga poin tersebut secara keseluruhan telah mengalami progres yang positif. Hanya ada beberapa masalah yang masih perlu ditingkatkan yang perlu ditingkatkan.

"Secara sih saya positif melihatnya, artinya berprogres tidak ada yang stagnan. Namun ada beberapa hal masih perlu ditingkatkan," katanya.

Dia mencontohkan, masalah aset, sejauh ini sudah ada progres, aset-aset pemprov yang dikuasai pihak ketiga sudah dikembalikan.

"Dari 29 Aset yang dikuasai pihak lain, lima sudah dikembalikan, dan sisanya sedang proses paling lambat akhir desember semuanya sudah dikembalikan, karena masih menunggu penundaan eksekusi, nanti dalam perjalanan menuju kesitu kita pantau terus," jelasnya.

Masalah aset ini, Aida menilai Pemprov Jambi masih perlu meningkatkan dan proaktif berkomunikasi yang konfrehensif dengan Instansi-instansi Pertikal.

"Masalah aset ni, harusnya lebih banyak berkomunikasi dengan BPN atau kejaksaan. Komunikasi di sana, harusnya tidak ada tunggu-tungguan, karena sudah ada MoU dan PKS yang dipasilitasi KPK," katanya.

Sedangkan untuk, masalah optimalisasi penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak, KPK menilai juga menilai ada perkembangan positif.

Namun khusus untuk Pajak kendaranaan dan BBNKB mengalami perkembangan negatif karena adanya kebijakan pemutihan dari Pemprov Jambi.

"Perkembangan negatifnya karena adanya pemutihan ini, penerimaan pajak menjadi menurun. Tapi gak masalah, setelah itu ketaatan membayar pajaknya bisa meningkat," imbuh Aida.

Sementara itu, untuk masalah BUMD Pemprov Jambi, Aida juga menyebut Pemprov Jambi sudah melaksanakan apa yang telah direkomendasikan KPK pada pertemuan sebelumnya terutama masalah PT JII.

"JII tadi dilaporkan, sesuai dengan rekomendasi kita sebelumnya bahwa perlu dilakukan analisis keberlanjutan BUMD ini. Dan diputuskan dilakukan restrukturisasi, jadi sekarang sudah dibentuk tim seleksinya, dan nanti akan ada direksi baru," jelas Aida.

Sedangkan untuk BUMD Bank Jambi, KPK meminta kepada Pemprov Jambi untuk membesarkan dan mengoptimalkannya.

"Seluruh dana pemda itu baiknya dikelola oleh Bank Jambi, supaya Bank Jambi itu bisa bertumbuh dengan baik, dak kalah dengan bank konvensional," ujarnya.

 Kesakitan, Harimau Ini Datangi Rumah Warga untuk Minta Pertolongan, Sakit Gigi hingga Tubuhnya Kurus

 Video Viral Jambi, Siswa SMA Minum Anggur Merah di Sekolah

 Tungkal Diguyur Hujan Deras, Warga Ucap Syukur Setelah Alami Kemarau Berkepanjangan

 Ternyata Ini Latar Belakang Ayah dari Felicia Tissue Cewek Cantik Pacar Kaesang Pangarep

Penulis: Zulkifli
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved