Dipindah ke Ibu Kota Baru di Kaltim, PNS Dapat Rumah! Ini Fasilitas yang Didapat

Syafruddin mengatakan nanti dari jumlah tersebut diperkirakan 30 persen di antaranya tidak ikut pindah.

Editor: Nani Rachmaini
TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN
Gambar udara kawasan Kelurahan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (27/8/2019). Sejak ditetapkannya Sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi lahan Ibu Kota Negara yang baru, harga tanah di sekitar yang berdekatan dengan lokasi IKN naik hingga empat kali lipat. TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN 

Dipindah ke Ibu Kota Baru di Kaltim, PNS Dapat Rumah! Ini Fasilitas yang Didapat

Presiden Joko Widodo akan menerapkan konsep Green and Smart City di ibu kota negara baru.

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pemerintah menjamin aparatur sipil negara (ASN) kementerian atau lembaga pusat akan mendapatkan fasilitas rumah di ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Nantinya aparatur sipil negara yang pindah ke Kalimantan Timur tidak perlu mengontrak atau membeli rumah. 

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8).

Syafruddin mengatakan berkat fasilitas perumahan yang disiapkan oleh negara, ASN nanti tidak perlu mengontrak atau membeli rumah di Kalimantan Timur. Dia mencontohkan ASN yang bekerja di Jakarta, tapi tinggal di Bekasi harus berangkat bekerja sepagi mungkin.

"Kalau tinggal di Jakarta mengontrak di Bekasi, harus berangkat jam 04.00 subuh dari Bekasi menuju Jakarta," ujar Syafruddin.

Tak hanya fasilitas perumahan, pemerintah juga menyediakan fasilitas perkantoran, pendidikan yang memadai dan kesehatan yang lengkap. Oleh karena itu, kehidupan aparatur sipil negara di ibu kota negara baru akan efisien. 

"Semua ada. Justru di sana bisa efisien kalau ASN pindah ke sana," kata Syafruddin.

Syafruddin mengungkapkan Presiden Joko Widodo akan menerapkan konsep Green and Smart City di ibu kota negara baru.

"Kemudian transportasi, mungkin saja di sana karena itu smart city and green city cukup berjalan 500 meter dari rumah ke kantor," ujar Syafruddin.

Sejauh ini, KemenPAN-RB mendata ada sekitar 180 ribu ASN di kementerian, lembaga dan badan-badan di tingkat pusat yang akan pindah ke ibu kota baru.

Syafruddin mengatakan nanti dari jumlah tersebut diperkirakan 30 persen di antaranya tidak ikut pindah.

Alasannya adalah saat masa pemindahan yang direncanakan mulai 2024, 30 persen ASN itu memasuki masa pensiun.

"Mereka juga sebagian itu akan pensiun, paling tidak ada yang kena pensiun tahun ini, tahun depan atau nanti 2021 atau sampai 2024," kata dia.

Halaman
1234
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved