Info BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Dukung DPP Bertransformasi Jadi Klinik

Pada 2019, setiap warga Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat ( JKN KIS )

BPJS Kesehatan Dukung DPP Bertransformasi Jadi Klinik
Istimewa
PT Kalbe Farma Tbk melalui PT Hexpharm Jaya (HJ) bersama dengan BPJS Kesehatan, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), melaksanakan HJ Learning Forum (HJLF) bagi para dokter umum. 

BPJS Kesehatan Dukung DPP Bertransformasi Jadi Klinik

TRIBUNJAMBI.COM - Pada 2019, setiap warga Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat ( JKN KIS ) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Konsekuensinya perlu tersedia fasilitas kesehatan tingkat pertama (klinik) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi persyaratan guna melayani peserta Program JKN KIS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Seiring peningkatan jumlah peserta program JKN-KIS yang terus meningkat dan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan serta tekhnologi yang semakin cepat, yang mana sehingga ketersediaan Faskes Tingkat Pertama begitu dibutuhkan, PT Kalbe Farma Tbk melalui PT Hexpharm Jaya (HJ) bersama dengan BPJS Kesehatan, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), melaksanakan HJ Learning Forum (HJLF) bagi para dokter umum. Tujuannya supaya memiliki kemampuan mengelola klinik fasilitas kesehatan tingkat 1 secara mandiri.

Marketing Manager PT Hexapharm Jaya, Bonny Anom, mengatakan jegiatan yang dilaksanakan pada Minggu (25/8/2019) memiliki tujuan agar para dokter, khususnya dokter umum, dapat memahami manajemen klinik terutama klinik pratama agar dapat mendukung program pemerintah, yakni BPJS Kesehatan dalam mengelola klinik pratama yang layak dan memenuhi prasyarat untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam melayani peserta Program JKN-KIS khususnya dalam pelayanan primer.

Sementara itu, bertindak sebagai satu di antara narasumber kegiatan, Liza Syafriani selaku Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Jambi, menyebutkan respon masyarakat terhadap pelaksanaan prgram JKN-KIS sangat positif.

"Itu dapat dilihat dari peningkatan peserta yang terjadi secara signifikan. Namun untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama sendiri di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jambi, khususnya Kota Jambi, masih terbatas, terutama untuk klinik pratama yang statusnya 24 jam," tuturnya.

Saat ini klinik pratama yang dapat melayani peserta JKN-KIS hanya 3 klinik dari total 19 klinik pratama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan 4 puskesmas yang 24 jam dari total 20 puskesmas di wilayah Kota Jambi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Untuk itu kami terus memacu para pemiliki klinik atau dokter-dokter yang turut andil dalam pengelolaan klinik untuk bisa mengubah statusnya menjadi klinik pratama 24 jam. Dan tentu itu didukung dengan kemampuan para dokter dalam menangani kasus klinis khususnya kegawatdaruratan dan pengelolaan klinik pratama yang dapat melayani kasus rawat inap tingkat pertama,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, dr H Maulana, MKM, selaku Wakil Walikota Jambi yang berkesempatan membuka acara, menyampaikan akan mendukung proses perubahan perizinan.

Pemkot Jambi pun menjamin pengurusan perizinan di Kota Jambi secara online dan tidak ada pungutan liar (pungli), sehingga para dokter tidak ragu-ragu lagi apabila ada keinginan membangun klinik.

"Apalagi untuk Dokter Praktek Perorangan (DPP) yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan akan kami dorong untuk berubah menjadi klinik pratama dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada peserta program JKN-KIS," kata Maulana.

“Semakin banyak jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN-KIS maka semakin banyak pula kebutuhan untuk pelayanan medis dasar. Sehingga provider penyedia pelayanan-pelayanan kesehatan milik swasta akan kita dorong semua untuk menyediakan fasilitas kesehatan, karena milik pemerintah baru 20 puskesmas dan tidak semuanya melayani selama 24 jam, baru 4 puskesmas kita yang mampu melayani kasus selama 24 jam untuk itu peran dari pihak swasta khususnya dokter praktek perorangan, apabila peserta yang terdaftar pada DPP sudah lebih dari 1.000 peserta, apa salahnya untuk buka klinik," sebut maulana sambil tersenyum. (adv)

Editor: duanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved