Kerusuhan di Papua

KRONOLOGI Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya versi Polisi, hingga Sosok 'Dalang'

Insiden pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya berujung pada sederet aksi kerusuhan di Papua Barat, Senin (19/8/2019).

KRONOLOGI Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya versi Polisi, hingga Sosok 'Dalang'
Kolase Kompas.com/Ghinan Salman & TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Kepala Polrestabes Surabaya jelaskan penggrebekan asrama mahasiwa Papua 

TRIBUNJAMBI.COM - Sebenarnya bagaimana kronologi pengepungan Asrana Mahasiswa Papua di Surabaya?

Insiden pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya berujung pada sederet aksi kerusuhan di Papua Barat, Senin (19/8/2019).

Terbaru, kerusuhan berlanjut hingga Rabu (21/8/8/2019) di Fakfak.

Peristiwa yang kental dengan isu SARA ini pun membuat sejumlah pihak turun tangan agar permasalahan segera selesai.

Kini, terungkap awal mula pengepungan Asrama Papua di Surabaya.

Dikutip dari Kompas.com, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Sandi Nugroho menceritakan mengenai penanganan polisi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Ia menjelaskan, awalnya Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, dipadati ratusan organisasi masyarakat (ormas) pada Jumat (16/8/2019) sehari sebelum HUT Kemerdekaan ke-74 RI.

 VIDEO: Kerusuhan di Fakfak Papua Barat, Beredar Rekaman Pembakaran Pasar Thumburuni

 BREAKING NEWS Kondisi Papua Barat Memanas Rabu (21/8/2019) Pasar Fakfak Dibakar

 Alasan Gubernur Papua Kritik Presiden Jokowi, Paparkan Kondisi yang Selama Ini Terjadi

 Apa Penyebab Agnez Mo Belum Menikah? Daftar Cowok Dekat dan Keluarganya yang Misterius

Menurut Sandi, aksi yang dilakukan ormas di Asrama Mahasiswa Papua dilatarbelakangi adanya dugaan penistaan simbol negara yang diduga dilakukan oleh mahasiswa Papua.

Saat itu, kelompok ormas melakukan aksi di depan asrama sejak pukul 16.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

Namun, aksi massa tersebut dapat dihentikan setelah polisi berhasil membubarkan massa.

"Normatifnya, polisi sudah mengerjakan apa yang menjadi standar dan kami tidak mengedepankan upaya paksa. Kami negosiasikan dengan catatan bahwa kita ingin menegakkan hukum tapi jangan melanggar hukum," kata Sandi, Selasa (20/8/2019).

Halaman
1234
Editor: duanto
Sumber: Tribun Bogor
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved