Advertorial

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi Gelar Rakor Pembinaan Pengawasan, Pejabat Daerah Hadir

Seluruh kepala bagian pemerintah, inspektur dan kepala Bappeda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, berkumpul di Hotel Abadi, Kamis (8/8/2019).

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi Gelar Rakor Pembinaan Pengawasan, Pejabat Daerah Hadir
Istimewa
Seluruh kepala bagian pemerintah, inspektur dan kepala Bappeda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, berkumpul di Hotel Abadi, Kamis (8/08/2019). 

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi Gelar Rakor Pembinaan Pengawasan, Pejabat Daerah Hadir

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Seluruh kepala bagian pemerintah, inspektur dan kepala Bappeda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, berkumpul di Hotel Abadi, Kamis (8/8/2019).

Mereka mengikuti Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi.

Rakor dibuka Asisten 1 Setda Provinsi Jambi, Arpani, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

Turut hadir di sana inspektur, kepala Bappeda dan kepala bagian pemerintahan kabupaten/kota beserta kepa;la OPD Provinsi Jambi yang terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaran tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota.

Acara tersebut diisi materi dengan narasumber dari Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI.

Arpani mengharapkan pelaksanaan rapat ini dapat mewujudkan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-undang dasar”.

Dengan demikian jelaslah bahwa kewenangan kepala daerah baik yang dimiliki gubernur maupun bupati dan wali kota merupakan kewenangan presiden yang dilimpahkan melalui otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 91 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, memberikan mandat bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh darah kabupaten/kota, presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Inilah dasar hukum adanya kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.
Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

Sedangkan tujuan pemberitan tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaran tugas pembantuan perlu bersinergi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah, Arpani menyatakan Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mengawal penyelenggaran tugas pembantuan dan mendorong penyelenggaran tugas pembantuan dan mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pembantuan secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agas hasilnya dapat bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Harapannya, melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2019 ini, pertama, meningkatnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait penyelenggaran tugas pembantuan di daerah, agas memiliki implikasi positif terhadap pembangunan di daerah.

Kedua, meningkatnya kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan tugas pembantuan sehingga terwujudnya tertib administrasi keuangan dan kinerja.

Ketiga, terwujudnya konsistensi dalam penyelenggaraan tugas pembangunan agar dilakukan dengan taat azas, efektif, efisien dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. (*)

Editor: duanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved