Advertorial

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi Gelar Rakor Pembinaan Pengawasan, Pejabat Daerah Hadir

Seluruh kepala bagian pemerintah, inspektur dan kepala Bappeda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, berkumpul di Hotel Abadi, Kamis (8/8/2019).

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi Gelar Rakor Pembinaan Pengawasan, Pejabat Daerah Hadir
Istimewa
Seluruh kepala bagian pemerintah, inspektur dan kepala Bappeda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, berkumpul di Hotel Abadi, Kamis (8/08/2019). 

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi Gelar Rakor Pembinaan Pengawasan, Pejabat Daerah Hadir

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Seluruh kepala bagian pemerintah, inspektur dan kepala Bappeda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, berkumpul di Hotel Abadi, Kamis (8/8/2019).

Mereka mengikuti Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi.

Rakor dibuka Asisten 1 Setda Provinsi Jambi, Arpani, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

Turut hadir di sana inspektur, kepala Bappeda dan kepala bagian pemerintahan kabupaten/kota beserta kepa;la OPD Provinsi Jambi yang terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaran tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota.

Acara tersebut diisi materi dengan narasumber dari Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI.

Arpani mengharapkan pelaksanaan rapat ini dapat mewujudkan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-undang dasar”.

Dengan demikian jelaslah bahwa kewenangan kepala daerah baik yang dimiliki gubernur maupun bupati dan wali kota merupakan kewenangan presiden yang dilimpahkan melalui otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 91 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, memberikan mandat bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh darah kabupaten/kota, presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Halaman
12
Editor: duanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved