Berita Batanghari

Anggaran Terbatas, 163 Ruas Jalan di Kabupaten Batanghari, Belum Bersertifikat

Anggaran Terbatas, 163 Ruas Jalan di Kabupaten Batanghari, Belum Bersertifikat

Anggaran Terbatas, 163 Ruas Jalan di Kabupaten Batanghari, Belum Bersertifikat
Tribunjambi/Rian
Ilustrasi. Truk bermuatan batu bara tampak melintas di siang hari di jalan Kabupaten Batanghari 

Anggaran Terbatas, 163 Ruas Jalan di Kabupaten Batanghari, Belum Bersertifikat 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Tanah aset pendidikan dan fasilitas umum lainnya milik Pemkab Batanghari, banyak belum bersertifikat. Termasuk ruas jalan kabupaten pun belum memiliki sertifikat.

Ini disampaikan Yennedi, Kabag Aset Pemkab Batanghari. Ia menyebutkan, tanah jalan kabupaten dengan 163 ruas belum bersertifikat.

"Ini baru luas, berapa persilnya belum pasti, karena ada ketentuan dari BPN. Karena satu ruas jalan bisa jadi lima persil, karena setiap ada jembatan, maka dihitung satu persil," sebutnya, Senin (5/8/2019).

Baca: Kabut Asap di Bungo, Dinkes Imbau Masyarakat Waspadai Penyakit Ini, Sarankan Pakai Masker

Baca: Penyebab Tiga Ekor Gajah Liar Serang Warga Batanghari, BKSDA Jambi Sebut Kolam Kering Karena Kemarau

Baca: Sumur Warga Bathin VIII Kering, Terpaksa Pakai Air Sungai, DLH Sarolangun Imbau Pakai Penyulingan

Selanjutnya jalan desa dan lingkungan berjumlah 643 ruas jalan. Ini belum diverifikasi faktual karena belum ada surat keputusan.

Yennedi mengaharapkan, tahun ini persoalan aset tersebut selesai dengan dukungan OPD terkait, yakni Dinas Perkim.

Selain alasan hak tanah, anggaran tanah yang akan disertifikat cukup besar. Sementara kemampuan daerah terbatas, sehingga harus bertahap.

Baca: Tulis Pesan untuk Calon Suaminya Kelak, Agnez Mo Ungkap Harapan Ini

Baca: Sebut Istana dan Plonga-Plongo, Rocky Gerung Sindir PLN Gegara Mati Lampu di Jakarta

Baca: Pengumuman, Mulai Selasa Besok, PLN Padamkan Listrik di Kerinci dan Kota Sungai Penuh Selama 2 Hari

"Hingga tahun ini masih ada salah satu kendala adalah anggaran yang terbatas, makanya kita ajukan bertahap. Tahun ini kita ajukan 42 persil tanah yang diajukan untuk diukur dan diterbitkan sertifikat. Kini tinggal sekitar 70 sampai 80 sertifikat," paparnya. 

Bagian aset akan membuat estimasi biaya untuk penganggaran sertifikat. Ini diupayakan setelah dibuat perjanjian antara Pemkab Batanghari dengan BPN.

"Saya berharap masalah tanah ini bisa clear and clean. Tanah ini setiap saat harganya terus naik, komplik semakin banyak. Seharusnya sudah selesai masalah, malah muncul masalah baru," jelasnya ketika ditemui belum lama ini.

Untuk sertifikat tanah ini, lanjutnya, sudah ada rencana aksi dengan menerbitkan 40 sertifikat.

"Mudah-mudahan ada dukungan anggaran terkait sertifikat tanah. Masalah yang sangat fital adalah ukuran tanah yang ada dalam catatan pemerintah berbeda dengan dilapangan," Ungkapnya.

Sementata tanah yang sudah bersertifikat didistribusikan kepada OPD terkait. Seperti tanah pendidikan diserahkan kepada dinas pendidikan untuk dibangun sekolah.

"Kita usahakan tanah ini bermanfaat, seperti penyertaan modal dengan pihak ketika. Salah satunya kerjasama dengan bank daerah," jelasnya.

Anggaran Terbatas, 163 Ruas Jalan di Kabupaten Batanghari, Belum Bersertifikat (Rian Aidilfi/Tribun Jambi)

Penulis: Rian Aidilfi Afriandi
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved