Berita Jambi

Tidak Ada PAW Terkait Penahanan Anggota Dewan oleh KPK, Ini Kata Sekwan DPRD Provinsi Jambi

Tidak Ada PAW Terkait Penahanan Anggota Dewan oleh KPK, Ini Kata Sekwan DPRD Provinsi Jambi

Tidak Ada PAW Terkait Penahanan Anggota Dewan oleh KPK, Ini Kata Sekwan DPRD Provinsi Jambi
Tribunjambi/Zulkifli
Tidak Ada PAW Terkait Penahanan Anggota Dewan oleh KPK, Ini Kata Sekwan DPRD Provinsi Jambi 

Tidak Ada PAW Terkait Penahanan Anggota Dewan oleh KPK, Ini Kata Sekwan DPRD Provinsi Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Jambi, Emi Nopisah mengatakan, tidak akan ada Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk para anggota DPRD yang baru-baru ini ditahan KPK.

Emi mengatakan, masa jabatan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 segera berakhir September mendatang. Menurutnya, minimal sisa masa jabatan enam bulan lagi, baru bisa dilakukan PAW.

Menurutnya untuk dewan yang telah ditahan beberapa waktu lalu, masih menerima gaji sebagai anggota DPRD. Ini hingga menunggu inkrah dari pangadilan.

Baca: BPBD Sebut Ada Kebakaran Lahan di dalam Area Perusahaan, Tim Satgas Bakal Turun Evaluasi

Baca: SPDP Diterima Jaksa, Berkas Dugaan TPPU Tersangka Syukrizal, Sedang Diteliti Jaksa

Baca: Berita Terkini Pria Pemakan Kucing Hidup-hidup, Terancam 9 Bulan Penjara dan Bukan Warga Kemayoran

“Kalau sudah tersangka, kita proses. Yang ditahan baru-baru ini, itu belum inkrah,” katanya.

Karena belum ada inkrah atas ketiga anggota dewan yang ditahan baru-baru ini, maka status mereka saat ini adalah pemberhentian sementara. Namun, tetap saja ketiganya masih menerima gaji sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi.

Namun Emi mengatakan, per tanggal 1 Agustus ini, mereka tidak menerima gaji penuh. Hanya gaji pokok saja yang akan diterima. Sementara segala macam tunjangan-tunjangan yang membuat pendapatan anggota DPRD Provinsi Jambi besar, tidak diberikan lagi.

Baca: Kali Pertama Pemkot Jambi Gelar Pekan Olah Raga Kota, Uji coba 5 Cabang Olahraga

Baca: Galih Ginanjar Sampaikan Permintaan Maaf Lewat Surat ke Fairuz, Sebut Bakal Rekaman saat Bebas

Baca: Pemkab Kerinci Siapkan 65 Kamar untuk Ofisial, dan untuk Peserta TdS Sesuai Standar yang Ditentukan

Baca: Walikota Fasha Minta Pertamina Pasang Papan Peringatan, Soal Semburan Api Dari Sumur Bor Warga

“Gaji pokok hanya sekitar Rp 3 jutaan. Kalau tunjangan-tunjangan lainnya tidak diberikan lagi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Emi menambahkan bahwa masa jabatan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 ini berakhir 9 september mendatang.

Dan, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024 dilantik pada 9 September tersebut.

Baru-baru ini, empat orang dari DPRD Provinsi Jambi ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan. Tiga orang diantaranya masih berstatus anggota DPRD Provinsi Jambi dan satu orang lagi sudah mengundurkan diri dari anggota DPRD. Keempatnya tersangkut kasus suap ketok palu APBD 2018.

Tidak Ada PAW Terkait Penahanan Anggota Dewan oleh KPK, Ini Kata Sekwan DPRD Provinsi Jambi (Zulkifli/Tribun Jambi)

Penulis: Zulkifli
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved