Berita Kerinci

BKPSDM Kerinci Batalkan Rencana Rasionalisasi Honorer, Ini Alasannya

Pemerintahan Kabupaten Kerinci membatalkan rasionalisasi honorer di lingkup masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BKPSDM Kerinci Batalkan Rencana Rasionalisasi Honorer, Ini Alasannya

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI  - Pemerintahan Kabupaten Kerinci membatalkan rasionalisasi honorer di lingkup masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dibatalkan rasionalisasi honorer dikarenakan terbitnya PP nomor 49 tahun 2018 salah satu poinnya dilarang mengangkat honorer.

Kepala BKPSDM Kabupaten Kerinci, Sahril Hayadi mengatakan, pada pertengahan tahun 2018 lalu BKPSDM Kerinci merencanakan untuk melakukan rasionalisasi pegawai non PNS atau honorer dengan mengangkat mereka menjadi pegawai kontrak.

Rencana tersebut telah dibahas dan ditindaklanjuti oleh tim anggaran dan gaji mereka telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2019. Rencananya dari sekitar 6.000 tenaga honorer dirasionalisasi menjadi 2.000 orang.

Namun sebelum rencana tersebut direalisasikan, pada Desember 2018 keluar PP Nomor 49 tahun 2018 yang mengatur tentang Pegawai Non PNS. Dimana salah satu pasalnya menyebutkan pejabat kepegawaian dan pejabat lainnya dilarang mengangkat pegawai non PNS.

"Sehingga tidak ada lagi yang dinamakan pegawai non PNS, atau honorer yang ada hanya pegawai PNS dan pegawai P3K," ungkapnya.

Untuk itu ujarnya, kedepannya pegawai kontrak atau honorer di OPD dan instansi lingkup Pemkab Kerinci akan dialihkan menjadi Pegawai P3K. Pada tahun ini BKPSDM Kerinci sudah mengusulkan formasi untuk P3K.

"Dalam jangka waktu 5 tahun akan dilakukan penerimaan P3K secara berkala sehingga tidak ada lagi yang dinamakan pegawai non PNS atau honorer," jelasnya.

Penulis: heru
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved