Berita Jambi

Pengajuan APBD Perubahan 2019 Berbeda Dengan Tahun Sebelumnya, Ini Kata Walikota Fasha

Pengajuan APBD Perubahan 2019 Berbeda Dengan Tahun Sebelumnya, Ini Kata Walikota Fasha

Pengajuan APBD Perubahan 2019 Berbeda Dengan Tahun Sebelumnya, Ini Kata Walikota Fasha
TRIBUNJAMBI/ROHMAYANA
Pengajuan APBD Perubahan 2019 Berbeda Dengan Tahun Sebelumnya, Ini Kata Walikota Fasha 

Pengajuan APBD Perubahan 2019 Berbeda Dengan Tahun Sebelumnya, Ini Kata Walikota Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- DPRD Kota Jambi, menggelar rapat paripurna internal, di ruang rapat DPRD Kota Jambi, Senin (29/7/2019).

Rapat paripurna tersebut membahas agenda laporan penyampaian hasil kerja badan anggaran DPRD Kota Jambi, terhadap rancangan (Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)APBD Perubahan tahun anggaran 2019.

Baca: Wah, Ratusan Pedagang di Pasar Keramat Tinggi, Muara Bulian, Menunggak Sewa Kios Sejak 2004

Baca: Laksanakan BIMTEK, BPOM Jambi Berharap Pengelola Pasar Aktif Sosialisasi

Baca: Video Cuplikan Gol Timnas U-15 Indonesia vs Singapura, 3 Gol Garuda Muda di Piala AFF U-15 2019

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M Fauzi. Selain itu, dihadiri Walikota Jambi Syarif Fasha dan dihadiri 27 anggota DPRD Kota Jambi.

Mukhlis, Sekretaris Banggar DPRD Kota Jambi mengatakan, perubahan APBD harus dilandasi dengan perubahan kebijakan umum APBD. Ini harus disepakati antara pimpinan DPRD dan kepala daerah.

"Ada tiga pembahasan yang diajukan pada nota penyampaian dan penandatanganan KUPA PPAS ini, diantaranya target perubahan pendapatan, belanja daerah, Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2019," katanya.

Baca: Taklukan Singapura,Timnas U-15 Indonesia Berada di Puncak Klasemen Piala AFF U-15 2019

Baca: KABAR GEMBIRA Upah Tenaga Honorer Setara Dengan PNS, Suratnya Sudah Ditandatangani Presiden Jokowi

Baca: Fly Over Simpang Mayang Jambi Sedot Anggaran Rp 198 Miliar, Dana Kegiatan OPD Terancam Dipangkas

Menurutnya, perubahan yang dimaksud berdasarkan hasil rapat dengar pendapat terhadap rancangan KUPA PPAS APBD Perubahan kota Jambi oleh Banggar, bersama tim anggaran Pemkot Jambi mulai 22 hingga 29 Juli, ada beberapa hal yang disepakati.

Seperti menunda alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk kewajiban jangka panjang kepada pihak ketiga PT. KBPC sebesar Rp 1 miliar dan rasionalisasi pada beberapa OPD seperti Dinas Pariwisata, Bappeda, BKPSDM, dan Sekretariat DPRD Kota Jambi.

Baca: Ashanty Mendadak Ambruk Buat Seisi Rumah Panik, Berawal dari Istri Anang Hermansyah Ini Menjadi ART

Baca: WhatsApp, Cara Membaca Pesan WA yang Telah Dihapus, Mengetahui Isi Chat yang Dihapus

Baca: Jadwal Puasa Sunah Bulan Dzulhijjah dan Doa Niat Berpuasa Serta Panduan Tata Cara Shalat Idhul Adha

Sementara itu, Walikota Jambi Syarif Fasha mengatakan bahwa masih ada beberapa tahapan lagi agar APBD perubahan menjadi RanPerda.

Menurut Fasha, pengelolaan keuangan harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil dari pemerintah pusat di daerah APBD Kota, ini juga akan dievaluasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

"Tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena harus dievaluasi gubernur dan Kemendagri. Kita juga minta proses ini tidak terlalu lama, karena kita membutuhkan proses lelang selama 45 hari," tutur Fasha.

Sementara, terkait beberapa OPD yang anggarannya di rasionalisasikan, Fasha menjelaskan bahwa Anggaran tersebut dikembalikan ke OPD masing-masing.

"Bukan berarti anggarannya tidak disetujui, namun diganti dengan anggaran yang lain," jelas Fasha.

Pengajuan APBD Perubahan 2019 Berbeda Dengan Tahun Sebelumnya, Ini Kata Walikota Fasha  (Rohmayana/Tribun Jambi)

Penulis: Rohmayana
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved