Dewan Jadwalkan Bahas Anggaran Pilkada Serentak di Jambi Kamis Ini

DPRD Provinsi Jambi menjadwalkan bahas anggaran Pilkada dalam minggu ini. Pihak Bawaslu dan KPU harapkan rasionalisasi ulang anggaran mereka.

Dewan Jadwalkan Bahas Anggaran Pilkada Serentak di Jambi Kamis Ini

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menjadwalkan bahas anggaran Pilkada dalam minggu ini. Pihak Bawaslu dan KPU harapkan rasionalisasi ulang anggaran mereka.

Tim Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi akan segera melakukan pembahasan terhadap rancangan anggaran Pilkada Gubernur Serentak. Tim Banggar bahkan telah menjadwalkan pembahasan pada minggu ini.

Sekretaris DPRD Provinsi Jambi, Emi Nopisah mengatakan, terkait anggaran pelaksanaan Pilgub Jambi akan dibahas pada Kamis nanti.

"Pembahasan (anggaran Pilgub) itu tanggal 1 Agustus nanti," kata Eko Nopisah, Minggu (28/7/2019).

Dua lembaga Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi, berharap anggaran Pilgub yang akan digelar tahun depan tidak dipangkas.

Baca: Truk Kayu Sering Melebihi Tonase, Karang Taruna Sungai Bahar Tuntut PT RHM

Baca: Ace Hardware Lagi Promo Gede-gedean, Hemat hingga 70 Persen, Catat Tanggalnya Juli Ini

Baca: Menantu dan Anak Jokowi Disebut Bakal Maju Pilkada Sumut dan Solo, Pengamat Ingatkan Politik Dinasti

Baca: Berawal Sakit Perut, Sampai Dokter Terkejut ada 7.500 Batu di Empedu Wanita Ini, Penyebab Hal Sepele

Baca: Siapa Sebenarnya Soedjono Hoemardani, Jenderal Nyentrik Yang Buat Soeharto Menangis Kala Tutup Usia

Seperti diketahui, KPU Provinsi Jambi sudah menyepakati Rp 180,4 Miliar saat menggelar pertemuan dengan TAPD beberapa waktu lalu. Sementara, Bawaslu Provinsi Jambi dipatok diangka Rp 45 Miliar untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak.

Apnizal, Komisioner KPU Provinsi Jambi menyebutkan, jika angka Rp 180,4 miliar tersebut merupakan hasil pertemuan terakhir dengan TAPD Provinsi Jambi. Meski sempat mengalami beberapa kali rasionalisasi.

"Nanti akan dibahas lagi di dewan, apakah dipotong lagi atau bagaimana kita tunggu saja. Tentu kita akan rasionalisasi ulang dan tidak berharap dipangkas kembali," jelasnya.

"Dengan anggaran sebesar itu, saya rasa sudah sangat minim," katanya.

Sementara itu, ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi, mengatakan jika pihaknya sudah melakukan pembahasan soal anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi beberapa waktu lalu, namun belum menghasilkan kesepakatan diangka berapa anggaran untuk pengawasan hajatan lima tahun nanti.

"Hasil pembahasan kemarin kita minta rasionalisasi kembali anggaran yang kita ajukan, sebab pihak Pemda mematok untuk Bawaslu sebesar Rp 45 M," kata Asnawi.

Dengan angka Rp 45 M tersebut kata Asnawi, pengawasan tidak akan maksimal. Karena menurutnya, untuk biaya operasional saja sudah mencapai angka Rp 30 M.

"Dana segitu kami anggap tidak rasional," ujarnya.

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved