Berita Tanjab Barat

56 Karyawan Perusahaan di Tanjab Barat di PHK Sepihak, Tanpa Alasan Jelas dan Tanpa Uang Pesangon

56 Karyawan Perusahaan di Tanjab Barat di PHK Sepihak, Tanpa Alasan Jelas dan Tanpa Uang Pesangon

56 Karyawan Perusahaan di Tanjab Barat di PHK Sepihak, Tanpa Alasan Jelas dan Tanpa Uang Pesangon
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi. 56 Karyawan Perusahaan di Tanjab Barat di PHK Sepihak, Tanpa Alasan Jelas dan Tanpa Uang Pesangon 

56 Karyawan Perusahaan di Tanjab Barat di PHK Sepihak, Tanpa Alasan Jelas dan Tanpa Uang Pesangon

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Sebuah perusahaan di Kabupaten Tanjab Barat, melakukan Pemberhentian Hari Kerja (PHK) masal kepada 56 karyawannya. Bahkan PHK tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa uang pesangon diberikan.

Karyawan yang merasa dirugikanpun melaporkan pemecatan itu ke Dinas Tenaga Kerja. Namun, belum lagi keluar keputusan dari pemerintah, para karyawan ini sudah akan diusir dari tempat tinggal mereka saat ini di mess karyawan.

Baca: Sebentar Lagi Tanding! Live Score Pertandingan Liverpool vs Napoli Malam Ini Via Mola TV

Baca: Usai di PHK Perusahaan, Pria Ini Pamit Istri Untuk Bekerja Tapi Justru Mencuri Mikropon di Musala

Baca: Fly Over Simpang Mayang, Dibangun dengan 1 Tahun Anggaran, Bappeda Sebut Bisa Menghemat Anggaran

Ketua Kelompok Kerja, Riswo Sugiarto mengatakan, para karyawan ini diberhentikan karena dituding pihak perusahaan telah mangkir dan disebut mengundurkan diri.

Dengan alasan tersebut, pihak perusahaan hanya mau mengeluarkan uang pisah dan bonus dua bulan gaji.

"Tapi, sebenarnya para karyawan ini tidak mangkir dalam bekerja, namun ada permasalahan dalam pengaturan wilayah kerja secara sepihak yang sempat ditolak karyawan," bebernya Minggu (28/7/2019).

Baca: Gempa Hari Ini - Banten Diguncang Gempa Lumayan Besar, BMKG Sebut Tak Berpotensi Tsunami

Baca: 14 Rumah Terbakar di Mendahara, Tanjung Jabung Timur, Camat Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

Baca: Mahasiswa Unja, Prodi Pendidikan Fisika, Buat Proyek yang Memiliki Nilai Jual, Sebagai Tugas

Menurut Riswo, pada 2 Mei 2019 lalu, pihak perusahaan melakukan perubahan sistem kerja dari 11 Divisi menjadi 7 Divisi.

Perubahan ini dilakukan tanpa ada kesepakatan dengan pekerja terlebih dahulu. Sehingga pekerja kemudian menolak. Penolakan ini bukan tanpa sebab. Karena pada 10 Januari 2019 sebelumnya, telah ada kesepakatan, di mana penggabungan divisi tidak lagi diberlakukan.

Akibatnya, seluruh karyawan yang menolak menandatangani persetujuan penggabungan divisi tersebut.

Tidak diizinkan memasuki kebun, ke 56 karyawan tersebut tidak bisa bekerja. Jika karyawan ini memaksa masuk, maka akan dituduh mencuri.

Halaman
12
Penulis: Darwin
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved