Marak Kasus Rio di Bungo, Kajari: Sebagian Besar karena Sentimen

Hingga kini, kasus rio (kepala desa) di Kabupaten Bungo masih jadi gorengan panas.

Marak Kasus Rio di Bungo, Kajari: Sebagian Besar karena Sentimen
Tribunjambi/Mareza
Bimo, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bungo memberikan klarifikasi terkait banyaknya kasus Rio di Bungo. 

Marak Kasus Rio di Bungo, Kajari: Sebagian Besar karena Sentimen

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Hingga kini, kasus rio (kepala desa) di Kabupaten Bungo masih jadi gorengan panas.

Informasi yang Tribunjambi.com himpun, hingga Juli 2019, sudah tiga kepala desa di Bungo yang diberhentikan, dan dua mengundurkan diri. Selain itu, sejumlah masyarakat desa pun beberapa kali menyampaikan aspirasinya, baik melalui demonstrasi maupun pelaporan menuntut agar kepala desanya mundur.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bungo memberikan klarifikasi. Dia mengatakan, dari kasus yang dilaporkan, sebagian besar terkait transparansi. Namun, menurutnya, hal itu tidak serta merta menjadi tanggung jawab pihak kejaksaan.

"Kalau untuk kasus rio, kita berkoordinasi dengan APIP," katanya.

Bimo mengatakan, sebagian permasalahan yang diadukan terkait dengan dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD). Hal itu dikarenakan kurangnya transparansi rio terhadap penggunaan Dana Desa tersebut.

Baca: Bupati Tanjab Barat, Safrial dan Wali Kota Batam Perpanjang Nota Kesepakatan Bersama

Baca: PT Wanamukti Wisesa di Tebo Jalin Kemitraan dengan Warga Kelola Kebun Karet

Baca: Bakal Ada Tersangka Baru dalam Kasus Dugaan Mark Up LPJU Tebo

Baca: Bela Provinsi Jambi, Sarolangun Kirim Dua Atlet Dayung Terbaik untuk Kejurnas di Danau Sipin

Baca: VIDEO: Detik-detik Aksi Heroik Polisi Sulawesi Selamatkan Perempuan Muda yang Coba Bunuh Diri

Namun, sebagian besar pengaduan itu dilakukan hanya karena alasan sentimen. “Kasus itu banyak disebabkan sentimen antara rio dan pihak BPD. Antara rio dan BPD itu terjadi ketidakharmonisan, makanya dilaporkan,” kata Kajari.

Dia menduga, munculnya persoalan di dusun-dusun itu lantaran tidak dilibatkannya BPD dalam setiap pembangunan yang dikerjakan oleh rio. Padahal, lanjutnya, sebenarnya fungsi control dari pembangunan adalah BPD.

"Bila dipersentasekan, pembangunan yang tidak melibatkan BPD itu, ada sekitar 50 persen. Sedangkan 40 persennya disebabkan serangan dari lawan politik yang tidak puas dengan kekalahan saat pemilihan," katanya.

Di samping itu, dia tidak menampik jika 10 persen di antaranya memang berulah. Untuk itu, kata Bimo, perlu adanya keselarasan antara rio, BPD, dan masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Apriyanto juga mengakui, laporan yang diterimannya juga disebabkan ketidakketerbukaan rio. Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh rio agar berhati-hati menggunakan anggaran dana desa, lebih transparan, serta membangun kerja sama yang baik dengan perangkat dusun.

“Semua orang harus tahu. Lucu, ketika mungkin ada informasi ketua BPD tidak tahu, tokoh masyarkat tidak tahu (transparansi, red). Itu tidak boleh. Semua harus tranpran. Karena kalau tidak, bisa berpotensi adanya penyimpangan penggunaan dana desa,” ungkap Apri.

Penulis: Mareza
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved