Permintaan Zumi Zola Terkabulkan? Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Ditahan KPK, Ada Giliran Lain?

Permintaan Zumi Zola Terkabulkan? Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Ditahan KPK, Ada Giliran Lain?

TRIBUNJAMBI.COM - Komisi Pemberatantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat orang tersangka terkait kasus pengesahan RAPBD Tahun 2018.

Mereka diantaranya pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Muhammadiyah, Effendi Hatta, Zainal Abidin dan satu kontraktor Asiang.

Sebelumnya, KPK juga menangkap beberapa pimpinan pejabat di Pemprov Jambi, termasuk mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keempat tersangka ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis (18/7/2019).

"Hari ini KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap 4 orang tersangka dalam kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018," kata Febri dalam keterangan tertulis.

Baca: BREAKING NEWS: Effendi Hatta, Zainal Abidin, Muhammadiyah, dan Asiang Ditahan KPK

Baca: 45 Orang Kelompok SMB Dibekuk, Bupati Batanghari Apresiasi Kerja TNI/Polri Atasi Ulah Muslim Cs

Baca: Ahok Tolak Mentah-mentah Saat Ditawari Menteri: Malas, Jadi Pejabat Itu Payah, Duitnya Juga Dikit!

Keempat tersangka itu terdiri dari tiga orang anggota DPRD bernama Muhammadiyah, Effendi Hatta, dan Zainal Abidin, serta seorang pihak swasta bernama Joefandy Yoesman alias Asiang

Febri menyebut, keempat tersangka itu hari ini diperiksa KPK untuk diklarifikasi atas dugaan suap yang menjerat mereka.

"Para tersangka ini juga diklarifikasi dugaan perbuatan mereka menerima ataupun memberikan uang terkait dengan proses pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018 tersebut," ujar Febri.

Pantauan Kompas.com, keempat tersangka dibawa ke tahanan menggunakan dua mobil pada Kamis sore.

Keempat orang itu tak mengucapkan sepatah kata saat ditanya awak media ketika meninggalkan Gedung KPK.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 13 orang tersangka yang terdiri dari 12 anggota DPRD dan satu pihak swasta.

Ke-12 anggota DPRD itu diduga menerima suap dengan jumlah yang bervariasi.

Suap tersebut diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Baca: Akhirnya Terjawab, Benarkah Ada Cinta Segitiga Ahok BTP, Veronica Tan dan Puput Nastiti Devi?

Baca: Malangnya Gusti Rayhan, Tak Diakui Farhat Abbas sebagai Anaknya: Cuma Ketemu 2 Kali Seumur Hidup

Baca: BREAKING NEWS: Mobil Toyota Yaris Tabrak Siswa SMP Lalu Seruduk Toko dan Rumah Warga di Legok, Jambi

Sementara itu, Joe diduga memberikan pinjaman uang sekitar Rp 5 miliar yang akan diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Jambi terkait pengesahan APBD.

Kasus tersebut turut menjerat Gubernur Jambi pada waktu itu, Zumi Zola, sebagai tersangka.

Zumi bersama beberapa pejabat ikut menyuap sejumlah anggota DPRD Jambi.

Zumi divonis enam tahun penjara karena terbukti menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar.

Ia dinyatakan terbukti menerima 177.000 dollar Amerika Serikat dan 100.000 dollar Singapura.

Selain itu, Zumi menerima 1 unit Toyota Alphard dari kontraktor.

Zola Minta Tersangkakan 53 Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi

Sebelum divonis, ternyata ada permintaan Zumi Zola melalui kuasa hukumnya.

Zumi Zola meminta Tersangkakan 53 Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi

Terpidana Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan 53 pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka penerima suap setelah Zola dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung.

Handika Honggowongso selaku kuasa hukum Zumi Zola Zulkifli mengatakan, jaksa eksekutor KPK melaksanakan eksekusi terhadap Zola ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Sukamiskin Bandung pada Jumat (14/12) untuk menjalani masa pidana. Handika menuturkan, Zola sebelumnya diputus terbukti melakukan dua delik tindak pidana korupsi.

Salah satunya memberikan suap ke 53 pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi. Nama-nama para penerima tersebut, tutur Handika, sudah tertuang dalam pertimbangan putusan atas nama Zola.

"Segera lakukan proses hukum, supaya adil, kan pimpinan dan anggota DPRD Jambi itu yang minta uang ketok palu dengan cara maksa dan ngancam," tegas Handika.

Atas perbuatan tersebut, majelis hakim memvonis Zola ‎yang juga saat itu Ketua DPW PAN Provinsi Jambi dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak Zola selesai menjalani pidana pokok.

Handika melanjutkan, eksekusi terhadap Zola dilakukan karena putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan menjadi inkracht karena Zola dan juga Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menerima putusan.

Alasan Zola menerima putusan karena amar dan petitum putusan majelis hakim terhadap Zola sudah adil dan dengan pertimbamgan hukum yang benar.

"Lagian nanti kalau banding malah bisa tambah berat hukumannya," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Suap RAPBD Jambi",