Ketua Bawaslu Surabaya Diberhentikan DKPP RI, Begini Pertimbangannya

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI memberhentikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo. Hadi

Ketua Bawaslu Surabaya Diberhentikan DKPP RI, Begini Pertimbangannya
http://lampost.co/
ilustrasi 

TRIBUNJAMBI.COM- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI memberhentikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo. Hadi Margo diberhentikan dari jabatannya karena dinilai melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu.

Putusan ini disampaikan berdasarkan hasil sidang putusan Nomor 87-PKE-DKPP/V/2019 yang dibacakan di Jakarta, pada tanggal 17 Juli 2019.

Sidang DKPP tersebut memutuskan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Hadi Margo Sambodo selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Surabaya sejak dibacakan putusan.

"Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Kepada Teradu I Hadi Margo Sambodo selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Surabaya sejak dibacakannya Putusan ini;" ucap petikan DKPP dikutip Surya.co.id, dari salinan putusan DKPP RI," Kamis (18/7/2019).

Selain itu menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu IV Muhamamad Agil Akbar selaku anggota Bawaslu Surabaya.

Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu II Yaqub Baliyya, teradu III Usman dan teradu V Hidayat yang masing-masing sebagai anggota Bawaslu Surabaya.

"Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Teradu IV Muhammad Agil Akbar selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya sejak dibacakannya Putusan ini. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Kepada Teradu II Yaqub Baliyya, Teradu III, Usman, dan Teradu V Hidayat masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, sejak dibacakannya Putusan ini," bunyi lanjutan petikan tersebut.

Baca: Jangan Keterusan, Hati-hati Gunakan Aplikasi FaceApp untuk #AgeChallenge, Berikut Penjelasannya

Baca: Ahok BTP Jawab Tudingan Selingkuh Saat Masih Serumah dengan Vero, Ahok: Gimana Caranya?

Baca: Pasca Tertabrak Ponton 2014 Lalu, Jembatan Muara Sabak Tak Kunjung Diperbaiki, Ini Alasannya

DKPP juga memerintahkan Bawaslu RI untuk melaksanakan putusan tersebut terhadap Teradu I (Hadi Margo) paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan. DKPP juga memerintahkan Bawaslu Jatim untuk melaksanakan putusan tersebut terhadap Teradu II (Yaqub Baliyya), Teradu III (Usman), Teradu IV (Aqil Akbar) dan Teradu V (Hidayat) paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Sebagai salah satu dalil pertimbangannya adalah rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya bernomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS. Di dalam rekomendasi itu menyebutkan perintah melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan se-Kota Surabaya.

Hal ini dinilai perbuatan yang melebihi kewenangan Bawaslu Kota Surabaya. Rekomendasi dikeluarkan pada saat proses rekapitulasi masih berlangsung di seluruh PPK se-Kota Surabaya. Sehingga, syarat materil dikeluarkannya rekomendasi tersebut belum terpenuhi dan patut dicurigai ada kepentingan tertentu yang bertentangan denganan kewenangan prosedural yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Surabaya.

Halaman
12
Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved