Jawaban Yusril Ihza Mahendra Jika Ditawari Jokowi Jadi Menteri, Menteri Hukum dan HAM?

Nama Kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, Yusril Ihza Mahendra, muncul dalam dokumen hoaks berisikan nama-nama calon kabin

Jawaban Yusril Ihza Mahendra Jika Ditawari Jokowi Jadi Menteri, Menteri Hukum dan HAM?
TRIBUNNEWS.COM
Kuasa Hukum Jokowi-Maruf Yusril Ihza Mahendra 

TRIBUNJAMBI.COM- Nama Kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, Yusril Ihza Mahendra, muncul dalam dokumen hoaks berisikan nama-nama calon kabinet Jokowi. 

Baca: Apa Alasan Yusril Ihza Mahendra Sebut Prabowo-Sandi Aneh Karena Melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Baca: Jadi Calon Menteri Jokowi, Yusril Ihza Mahendra: Apa Iya Saya Masih Disuruh Jadi Menkumham Lagi?

Yusril Ihza Mahendra Jawab jika Ditawari Jokowi Jadi Menteri, Menteri Hukum dan HAM? (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Dalam draf tersebut, Yusril didapuk sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Dalam wawancara khusus bersama Kompas.com di kantornya, Jumat (12/7/2019), Yusril mengakui banyak pihak yang berspekulasi ia akan masuk ke dalam kabinet.

Namun, hingga saat ini ia dan Presiden Jokowi belum pernah membicarakan secara spesifik tentang posisinya di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Meski demikian, ia tak akan menolak bila ditawari menjadi menteri.

Baca: Ini Alasan Yusril Ihza Jadi Pengacara dari Penyandang Dana Pembunuhan Berencana Orang Dekat Jokowi

"Saya sendiri enggak mengajukan apa-apa. Cuma saya pikir kalau misalkan diminta, mungkin saya tidak menolak. Karena saya melihat banyak sekali masalah yang harus ditangani," tutur Yusril.

Ia menilai banyak persoalan yang harus diselesaikan pada lima tahun ke depan di pemerintahan Jokowi, terutama di bidang hukum.

Presiden Jokowi dan Yusril naik golf cart menuju masjid untuk salat Jumat. (Biro Setpres/Kris/Rusman)
Presiden Jokowi dan Yusril naik golf cart menuju masjid untuk salat Jumat. (Biro Setpres/Kris/Rusman) ()

Ia mengungkapkan, sejatinya ia juga pernah diminta oleh Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di periode kedua untuk masuk ke kabinet.

Namun, Yusril menolak.

"Banyak persoalan-persoalan hukum yang sebenarnya terlewatkan sama lima tahun SBY, lima tahunnya Jokowi. 10 tahun. Kalau dulu saya masih di Setneg mungkin bisa saya teriak-teriakin Menkumhamnya," ujar Yusril.

"Apa lagi zamannya Pak Hamid Awaludin. Dengan saya kan kawan betul. Masalah yang paling pokok barang kali adalah kepastian hukum dan harmonisasi hukum. Berantakan betul," lanjut dia

Baca: Giliran SD di Sungaipenuh Tolak Kepseknya Diganti, Murid Segel Pintu Gerbang dan Tulis Penolakan

Halaman
12
Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved