153 Ribu Hektare Kawasan Hutan Jambi Jadi Kawasan Perhutanan Sosial

Sebanyak 153.000 hektare kawasan hutan Provinsi Jambi telah menjadi kawasan Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat.

153 Ribu Hektare Kawasan Hutan Jambi Jadi Kawasan Perhutanan Sosial
Tribunjambi/Zulkifli
Sekjen Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Bambang Hendroyono, usai mengisi materi pada kegiatan Rakor Camat Se Provinsi Jambi kamis (18/7/2019) 

153 Ribu Hektare Kawasan Hutan Jambi Jadi Kawasan Perhutanan Sosial

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sebanyak 153.000 hektare kawasan hutan Provinsi Jambi telah menjadi kawasan Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.

Angka tersebut menunjukkan, penerapan perhutanan sosial di Provinsi Jambi mencapai 42 persen, dari 368.232 hektare total peta indikatif area perhutanan sosial yang dicadangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup.

Sekjen Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Bambang Hendroyono, usai mengisi materi pada kegiatan Rakor Camat se Provinsi Jambi Kamis (18/7/2019) menyebutkan, perhutanan sosial merupakan salah satu solusi penyelesaian konflik kehutanan dengan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan.

"Kenapa, ketika mereka sudah di dalam kawasan hutan, mereka sudah di sana, pemerintah memberikan akses legal untuk mengelola kawasan hutan itu," katanya.

Baca: Rotasi Kursi Jabatan, 15 Pejabat Eselon II Kota Jambi Ikuti Assesment di Polda

Baca: Polda Jambi Ungkap Kasus Perdagangan 1 Kg Sabu dari Malaysia

Baca: Jamaah Calon Haji Asal Kerinci Diminta Tambahan Biaya Transportasi

Baca: 30 Enterpreneur Muda Kota Jambi Bersaing Rebut Bantuan Bisnis Kemenpora

Baca: Video Muslim Cs dari SMB yang Keroyok Anggota TNI di WKS Jambi Ditangkap, 45 Orang & Puluhan Sajam

Pemberian Izin perhutanan sosial, dari harus awal tertib diberikan. Mulai dari pendataan masyarakat, yang dilengkapi dengan identitas kependudukan, dan luas area masing-masing tersebut di dalam SK.

"Di Jambi sudah melaksanakan program ini. Kita harapkan PS yang disiapkan terselesaikan pada tahun ini," imbuhnya.

Lebih jauh Bambang menyampaikan, SK-SK Perhutanan Sosial yang telah dikeluarkan, akan didorong kepada akses produksi kehutanan. "Kita KLHK juga menganggarkan untuk SK-SK yang telah dikeluarkan, itu kita fasilitasi melalui pokja pendampingan dan diberikan peningkatan kemampuan, juga bantuan ekonkmi produktif," bebernya.

Dijelaskan Sekjen KLHK, pelaksanaan perhutanan sosial bisa dilaksanakan beberapa skema yakni, Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), izin yang diberikan adalah IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan adalah IUPHHK-HTR atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat. Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah Penetapan Pencantuman Hutan Adat. Serta Kemitraan Kehutanan (KK) dengan perusahaan pemegang izin.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bestari, menambahkan di Provinsi Jambi semua skema perhutanan sosial ada diterapkan, namun ia lupa secara pasti luas area masing-masing skema tersebut.

"Data lengkapnya di kantor, saya lupa. Tapi Kalau luas keseluruhan Perhutanan sosial kita saat ini 153.000an hektare, dari 368.000 hektare yang ditargekan," Imbuhnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved