Alasan Jusuf Kalla Tolak Founder dan CEO Go-Jek Nadiem Makarim Masuk kabinet Jokowi jilid 2

Terungkap alasan Wakil Presiden Jusuf Kalla tak setuju jika founder dan CEO Go-Jek Nadiem Makarim masuk dalam susunan kabinet Jokowi-Maruf Amin

Editor:
Rina Ayu/Tribunnews.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019). 

"Banyak (menteri yang bertahan)," ucapnya.

Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai‎ pendukungnya yang meminta kursi menteri.

Parpol yang secara terang-terangan meminta jatah menteri adalah PKB, NasDem, hingga PPP.

Sebelumnya, sejumlah partai politik (parpol) terang-terangan menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Lantas, bagaimana respons Presiden Jokowi menggapi banyaknya permintaan posisi menteri tersebut?

"Ya tidak apa-apa. Mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9 kan enggak papa. Wong minta aja," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

Sebelumnya, eks Ketua Dewan Pengarah ‎Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin Jusuf Kalla mengatakan, keinginan sejumlah parpol itu merupakan hal wajar.

Ini karena parpol tersebut sudah memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Jusuf Kalla menegaskan, partai boleh saja meminta jatah elite di 33 kementerian dan sejumlah lembaga pemerintah non-kementerian.

Tapi jangan lupa, keputusan pengisian posisi menteri di pemerintahan adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Partai politik pendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin diperkirakan bakal mengincar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, kementerian tersebut sebelumnya hanya diincar beberapa partai politik, salah satunya PKB, yang basis massanya banyak berada di desa-desa.

"Tapi mulai ke sini, yang basah tidak hanya terkait menteri ekonomi, tapi kementerian yang terkait langsung dengan hajat publik, seperti Kementerian Desa," tutur Ray Rangkuti di Jakarta, Rabu (11/7/2019).

Dengan alasan tersebut, kata Ray Rangkuti, semua partai, termasuk PDIP yang merupakan partai presiden terpilih, turut mengincar kementerian tersebut.

"PDIP mulai ngelirik sekarang, karena selepas 2024, mereka tidak punya figur."

"Sehingga, Kemendes ini saat membagikan dana desa yang mencapai miliaran, akan diingat masyarakat," ulasnya.

Sumber: Warta Kota
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved