Berita Merangin

Bupati Al Haris ngeluh, Keuangan Daerah Minim, Sementara Pusat Terus "Titip Kebijakan"

Bupati Al Haris ngeluh, Keuangan Daerah Minim, Sementara Pusat Terus "Titip Kebijakan"

Bupati Al Haris ngeluh, Keuangan Daerah Minim, Sementara Pusat Terus
tribunjambi/herupitra
Bupati Al Haris bersama warga. Bupati Haris ngeluh, Keuangan Daerah Minim, Sementara Pusat Terus "Titip Kebijakan" 

Bupati Haris ngeluh, Keuangan Daerah Minim, Sementara Pusat Terus "Titip Kebijakan"

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Keuangan daerah Kabupaten Merangin, sering defisit. Hal itu membuat pemerintah daerah berpikir keras untuk mencapai tambahan dana untuk cukup memenuhi kebutuhan daerah.

Namun demikian, disisi lain pemerintah pusat sering kali menambah beban daerah, dimana banyak kebijakan pusat yang akhirnya ditanggung oleh pemerintah daerah.

Baca: Walikota Sungaipenuh Sampaikan Rancangan KUA PPAS 2020, Prioritas Peningkatan Infrastruktur

Baca: Harga Cabai Merah dan Cabai Rawit di Pasar Sengeti, Muarojambi, Makin Pedas, Tembus Rp100 Ribu/Kg

Baca: VIDEO: Detik-detik Pengendara Rubicon Terobos Jalur Ajang Lari, Sempat Tabrak Panitia

Hal tersebut disampaikan Bupati Merangin H Al Haris, ketika membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Anggaran Terpadu, di Aula Bappeda Merangin, Senin (15/7/2019).

‘’Untuk belanja modal gaji pegawai saja lebih besar dari dana pembangunan. Sehingga cukup sulit bagi kita mewujudkan pembangunan yang cepat. Ditambah lagi berbagai kebijakan pusat dibebankan kepada keuangan daerah," kata Haris.

Bebijakan pusat tersebut bilang Al Haris, seperti pembayaran gaji ke-14 yang dibebankan kepada keuangan daerah.

Baca: Kapten Sandhyca Putrie, Ajudan Cantik Iriana Jokowi Kepala 3 Namun Belum Menikah, Sangat Santai

Baca: Gara-gara Edit Foto di Surat Suara Berlebihan, Evi Apita Caleg Wanita NTB Ini Digugat ke MK

Baca: Beda Gaya dan Penampilan Veronica Tan dan Puput Nastiti Devi saat Dampingi Ahok, Lihat Fashion

Sekarang muncul lagi program dana untuk kelurahan yang jumlahnya sebesar dana desa terkecil.

Disisi lain tegas bupati, banyak bantuan keuangan dari pusat tidak lagi mengalir ke daerah. Begitu juga bantuan dari pemerintah provinsi yang terus mengecil. Kondisi ini akan mengakibatkan tahun anggaran 2020 menjadi tahun tersulit.

Terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga begitu, semua keuanganya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

‘’Makanya kita tidak bisa menerikan CPNS maupun PPPK, jika dananya tidak dibantu Pemerintah Pusat. Untuk 270 orang CPNS atau PPPK saja, tidak kurang dari Rp 14 miliar dana yang harus dikeluargkan,’’ ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: muzakkir
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved