Angka Perceraian ASN di Bungo Meningkat, Segini Jumlahnya Hingga Pertengahan 2019

Wahyu Sarjono mengatakan, dalam enam bulan terakhir tercatat sebanyak 30 ASN bercerai sepanjang tahun 2019.

Angka Perceraian ASN di Bungo Meningkat, Segini Jumlahnya Hingga Pertengahan 2019

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Sampai pertengahan tahun 2019, angka perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bungo tercatat meningkat dibandingkan tahun lalu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bungo, Wahyu Sarjono mengatakan, dalam enam bulan terakhir tercatat sebanyak 30 ASN bercerai sepanjang tahun 2019.

Jumlah itu meningkat jika dibandingkan tahun 2018. Data yang Tribunjambi.com himpun sebelumnya, pada 2018, tercatat 30 kasus perceraian ASN. Sedangkan pada 2017, tercatat 24 kasus perceraian. Wahyu mengatakan, perceraian tersebut didominasi oleh cerai gugat.

"Kalau yang mengajukan gugatan cerai, itu didominasi kaum perempuan. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Agama Muara Bungo untuk ditangani perkaranya," katanya.

Baca: Tim Palembang Ikut Bersaing Rebut Gelar Juara Cyber Game Tribun Jambi

Baca: Cuaca Jambi Diprediksi Tak akan Ganggu Pernerbangan Calon Jamaah Haji

Baca: Jambret Duit Rp 60 Juta dari Ibu-ibu, Kemas Diganjar Hukuman Tiga Tahun

Baca: Pemkot Jambi Siapkan Ganti Rugi Pemindahan Keramba di Danau Sipin

Baca: 2021, Dinas Kesehatan Targetkan Semua Puskesmas di Jambi Terakreditasi

Sedangkan untuk alasan pemicunya, terang Wahyu, bermacam-macam. “Mulai dari faktor ketidakcocokan, bisa juga karena ada orang ketiga, sehingga hubungan tak harmonis,” kata Wahyu.

Wahyu menilai, angka perceraian tersebut meningkat, karena jumlah yang tercatat pada pertengahan tahun ini lebih tingg dibandingkan tahun lalu. Namun, terkait pengajuan perceraian itu terkabul atau tidak, dia mengatakan itu wewenang pihak PA Muara Bungo.

“Kalau untuk terkabul atau tidaknya dari gugatan masing-masing penggugat cerai, itu wewenang pihak Pengadilan Agama. Kita hanya melengkapi proses, karena yang menggugat itu PNS (ASN), harus mendapat izin dari Bupati dan izin itu dikekuarkan seteah di-BAP. Jadi, kita mencatat juga jumlahnya,” tandasnya.

Penulis: Mareza
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved