Info DPRD Kota Jambi

Turun ke Seberang, Komisi III DPRD Kota Jambi Cek Ganti Rugi Lahan Warga

Komisi III DPRD Kota Jambi mengecek ganti rugi lahan dan bangunan terkait pelaksanaan proyek pelebaran jalan yang dilaksanakan Dinas

Turun ke Seberang, Komisi III DPRD Kota Jambi Cek Ganti Rugi Lahan Warga
Istimewa
Turun ke Seberang, Komisi III DPRD Kota Jambi Cek Ganti Rugi Lahan Warga 

*Junedi Sebut 10 Warga Merasa Tidak Adil

JAMBI, TRIBUNJAMBI.COM- Komisi III DPRD Kota Jambi mengecek ganti rugi lahan dan bangunan terkait pelaksanaan proyek pelebaran jalan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi.

Ketua Komisi III Junedi Singarimbun mengatakan ada sekitar 10 warga yang merasa keberatan atas ganti rugi lahan tersebut.

“Sebagian besar karena merasa tidak adil jika dibandingkan dengan tetangganya yang lain. Ada yang lahannya sedikit tapi katanya ganti ruginya besar. Atau sebaliknya. Itu yang kita cek hari ini,” ungkapnya, Jumat (11/7).

Junedi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil warga beserta Dinas PUPR untuk duduk bersama membicarakan hal ini dan mencari jalan keluar terbaik. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

“Kita akan duduk bersama antara warga dan juga Dinas PUPR. Warga maunya seperti apa, kan nanti akan ada penjelasan juga dari Dinas PUPRnya seperti apa,” ujarnya.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Jambi Agustyawan, penilaian besar kecilnya ganti rugi lahan milik warga dilaksanakan langsung oleh Konsultan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang independent dan tidak terikat oleh siapapun.

Sedangkan Dinas PUPR Kota Jambi hanya membayar berapa besaran ganti rugi sesuai dengan data yang tertera dari konsultan.

“Jadi yang melakukan penilaian itu adalah pihak ketiga yang merupakan konsultan independent. Dalam hal ini adalah KJPP. Merekalah yang menilai. Ada banyak yang dinilai seperti jenis bangunan, tahun pembangunan, bahan yang digunakan. Sudah dihitung secara detail oleh mereka. Sedangkan Dinas PUPR tidak ada interpensi dan tidak ikut campur sama sekali terhadap konsultan. Berapa data yang keluar itu yang kami bayar,”ungkapnya.

Agus menambahkan, untuk warga lainnya yang ganti rugi lahannya masih belum dibayar, maka akan dibayar pada APBD Perubahan di 2019 ini.

“Hingga saat ini pelebaran jalan masih kita laksanakan. Bagi warga yang belum mendapatkan ganti rugi di APBD murni, maka akan kita bayar di APBD perubahan tahun ini,”tandasnya. (Rep)

Penulis: rida
Editor: rida
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved