Wabub Amir Sakib Keluhkan Masalah Tambang di Tanjab Barat

Wakil Bupati Tanjab Barat, Amir Sakib menyampaikan keluhan terkait masalah pertambangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Wabub Amir Sakib Keluhkan Masalah Tambang di Tanjab Barat
Tribunjambi/Darwin
Wakil Bupati Tanjab Barat, Amir Sakib bersama Marsekal Muda TNI Sungkono, Deputi Pengembangan Setjen Wantannas. 

Wabub Amir Sakib Keluhkan Masalah Tambang di Tanjab Barat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKALWakil Bupati Tanjab Barat, Amir Sakib menyampaikan keluhan terkait masalah pertambangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keluhan itu disampaikannya saat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat kunjungan dari Dewan Ketahanan Nasional dalam kajian daerah, Kamis (11/7).

Para tamu tersebut Marsekal Muda TNI Sungkono, Deputi Pengembangan Setjen Wantannas, bersama Brigadir Jenderal TNI Mundasir, pembantu Deputi urusan Hankam Kedeputian Pengembangan Setjen Wantannas. Serta Koloner Infanteri Joko Setyo Putro, Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Militer dan Kepolisian Kedeputian Pengembangan Setjen Wantannas, Kolonel lek Yufie syafari, Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Mobilisasi dan Demobilisasi Kedeputian Pengembangan Setjen Wantannas. Dihadiri kepala OPD, unsur Forkopimda dan lainnya.

Baca: Tiang Listrik Patah Diseruduk Truk Batubara, Listrik di Sejinjang Padam

Baca: Deputi Setjen Wantannas Ingatkan Bahaya Dunia Maya, Ini Alasannya

Baca: Datang ke Kota Jambi, DPRD Semarang Akui Tertarik Soal Pengolahan Sampah dan PAD Kota Jambi

Baca: Supir Mengantuk, Truk Batubara Terjun Bebas ke Sawah

Baca: Disdik Batanghari Wajibkan Siswi SD dan SMP Berhijab

Baca: DLH Jambi Tegur 6 Perusahaan Terkait Pelanggaran Lingkungan

Wabup Amir Sakib menyampaikan dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan kabupaten bidang pertambangan dan energi, kehutanan kelautan serta pendidikan menengah atas menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Diungkapkannya, saat ini terdapat IUP batubara yang berada di Kecamatan Batang Asam dan IUP batuan (tanah urug, laterit) di Kecamatan Betara, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Batang Asam.

Kata Wabup, pengawasan tidak dapat dilakukan pemerintah kabupaten terhadap kegiatan pertambangan minerba dikarenakan kewenangan pegelolaan energi dan sumber daya mineral merupakan kewenangan pemerintah provinsi terutama pertambangan batuan.

"Pemerintah kabupaten tidak mengetahui kegiatan pertambangan batuan yang memiliki izin atau tidak memiliki izin," ujarnya.

Kemudian, tidak adanya reklamasi yang menimbulkan kerusakan lingkungan antara lain, lahan kritis, erosi, kubangan air bahkan menimbulkan korban jiwa. Serta konflik pengelolaan hutan antara masyarakat dengan perusahaan.

Sementara pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dengan pola kemitraan (peyelesaian kasus di Kecamatan Senyerang).

Hal yang akan dilakukan dengan memfasilitasi masyarakat yang terlajur memanfaatkan kawasan hutan untuk mendapatkan izin perhutanan sosial ke KLHK di Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam dengan luas kurang lebih 3.741,70 hektare.

Namun masih ada konflik antar masyarakat yang sampai saat ini belum terselesaikan salah satunya adalah konflik kelompok tani koptas kotalu yang telah mendapatkan SK pelepasan kawasan hutan dari kementrian LHK tetapi di lokasi tersebut telah dikuasai pihak lain.

Baca: Kesal Tak Boleh Pakai Motor, Wailik Pukul Kepala Ayahnya Pakai Kayu Balok

Baca: Target PAD Muarojambi Turun Rp 294 Juta, Ini Kata Sekda

Baca: Truk Batubara Oleng Lalu Terjun ke Sawah, Sopir Dilarikan ke Rumah Sakit

Baca: Perubahan Salmafina Sunan, Mulai Menikah Tanpa Pacaran, Bercadar hingga Pindah Keyakinan

Baca: Selain Puluhan STNK, Ada Dugaan Unsur Pornografi pada Konten Youtube Rey Utami & Pablo Benua

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan pelabuhan ekspor impor untuk komoditas pertambangan batubara dan CPO di Kelagian, Kecamatan Tebing Tinggi dengan menggunakan alur Sungai Pengabuan yang akan dimanfaatkan oleh kabupaten tetangga dalam Provinsi Jambi dan Provinsi Riau.

Selain itu pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mengharapkan bantuan dan dukugan pemerintah pusat dalam percepatan pembanguan pangkalan TNI angkatan laut agar terjaganya keamanan perairan laut dari ancaman dan gangguan pelayaran serta pembentukan basarnas dan pembangunan depo Pertamia di Kuala Tungkal.

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved