Calon Menteri Jokowi

Terganjal Aturan, Ahok Dipastikan Tak Bisa Jadi Calon Menteri Jokowi dan Calon Presiden 2024

Nama Ahok Alias Basuki Tjahaja Purnama disebut-sebut bakal menjadi calon menteri mengisi kabinet Jokowi-Maruf.

Terganjal Aturan, Ahok Dipastikan Tak Bisa Jadi Calon Menteri Jokowi dan Calon Presiden 2024
ISTIMEWA/Tangkap layar Youtube Panggil Saya BTP
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok nih 

TRIBUNJAMBI.COM- Nama Ahok Alias Basuki Tjahaja Purnama disebut-sebut bakal menjadi calon menteri mengisi kabinet Jokowi-Maruf. 

Ahok bahkan akan disebut di kursi menteri Menteri  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) 

Tak hanya itu, Ahok juga diprediksi LSI Denny JA berpotensi menjadi kuda hitam dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. 

Namun bagaimana sebenarnya jika dikaitkan dengan aturan., Apakah Ahok masih bisa menjadi menteri maju untuk pemilihan presiden atau legislatif?

Syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 227 huruf (k), salah satu syarat pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah

"Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"

Baca: Benarkah Kubu Prabowo - Sandiaga Uno Ditawari Kursi Menteri, Pimpinan Parlemen, Hingga Wantimpres?

Baca: Mengungkap Sosok Misterius di Survei LSI Denny JA, Ahok Jadi Kuda Hitam Pilpres 2024?

Baca: Siapa Sebenarnya Komjen Iriawan, Jenderal Bintang 3 yang Diperiksa Terkait Kasus Novel Baswedan

 Atas pertimbangan itu, bisakah Ahok jadi capres atau cawapres? Pengamat hukum dan tata negara Irman Putra Sidin mengatakan hal yang harus dilihat baik-baik adalah pasal dalam UU Pemilu.

"Dilihat dari ancamannya. Kalau dari UU itu ya ancamannya 5 tahun. Mau vonisnya 2 tahun atau 6 bulan, itu soal lain, bukan itu yang dimaksud," kata Irman saat dihubungi, Kamis (12/7/2018).

Jadi, meski vonis hanya 2 tahun, seseorang tetap tidak bisa menjadi capres atau cawapres selama pasal yang dikenakan memiliki ancaman 5 tahun penjara.

Dalam kasus Ahok, dia divonis 2 tahun dan dinyatakan melanggar Pasal 156 huruf a KUHP. Pasal tersebut berbunyi : "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

Halaman
12
Editor: andika arnoldy
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved