Penimbunan Lokasi Gardu Induk PLN di Bram Itam Belum Lunasi Pajak

Pajak penimbunan lokasi gardu induk di Kecamatan Bram Itam belum dilunasi pelaksana proyek.

Penimbunan Lokasi Gardu Induk PLN di Bram Itam Belum Lunasi Pajak
Tribunjambi/Darwin
Penimbunan lokasi Pembangunan Gardu Induk (GI) PLN di Bram Itam. 

Penimbunan Lokasi Gardu Induk PLN di Bram Itam Belum Lunasi Pajak

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Pajak penimbunan lokasi gardu induk di Kecamatan Bram Itam belum dilunasi pelaksana proyek. Bapenda telah menyurati Pt PLN dan Perusahaan Pelaksana proyek.

Penimbunan lokasi Pembangunan Gardu Induk (GI) PLN dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang berlokasi di Jalan Lintas Kuala Tungkal - Jambi, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjab Barat yang dikerjakan oleh PT Citicon Adinugraha sejak awal tahun 2019 lalu hingga saat ini belum melunasi pajak mineral bukan logam dan batuan atau galian C.

Kepala Bapenda Kabupaten Tanjab Barat, Yon Heri melalui Kabid PAD, Ahmad membenarkan hal tersebut. Menurutnya meskipun izinnya merupakan wewenang pemerintah provinsi namun pajaknya tetap untuk PAD kabupaten.

Baca: Lulusan Terbaik Setiap Prodi Langsung Kerja di RS Baiturahim

Baca: Bupati Masnah Ingin Sinergi Pemkab Muarojambi dan Polri Meningkat

Baca: Gudang Minyak di Sijenjang Terbakar, Ini Cerita dari Warga Ada Istilah Minyak Pipis

Baca: Fakta Baru Kasus Novel Baswedan - Motif Politik, 3 Jenderal Aktif, Hingga Pesimis Terungkap

"Berdasarkan Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah serta Perda Kabupaten Tanjab Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang pajak Daerah," ujar Ahmad diruang kerjanya, Rabu (10/7).

Dikatakan Kabid PAD itu, pihaknya telah menyurati PT PLN maupun perusahaan pelaksana pada tanggal 9 April 2019 lalu, namun tidak diindahkan oleh yang bersangkutan.

"Hari ini kita kembali menyurati pihak perusahaan dengan ditandatangi oleh Buati Tanjab Barat, Safrial menindak lanjuti surat pertama yang ditandatangani Kaban, Yon Heri," sebutnya.

Sementara itu, mandor PT Citicon Adinugraha, H Jupri yang bertanggung jawab terkait tanah penimbunan mengaku telah menerima surat dari Bapenda Tanjab Barat dan sudah dilanjutkan ke pihak perusahaan galian C.

"Surat yang pertama sudah kita terima, dan sudah kita lanjutkan kepada yang punya perusahaan galian tempat kita mengambil tanah," ujarnya ditemui pada lokasi pekerjaan.

Jupri menyebutkan, pihaknya tidak ada urusan terkait pajak maupun izin galian C karena menurut dia, pihaknya hanya membeli tanah timbunan.

"Kita tidak ada urusan sama pajak maupun izin, kita taunya beli tanah. Perusahaan kita bekerja di sini kan sudah dikenakan pajak, kalau galian C kita juga yang bayar pajaknya berarti kita bayar dobel, kan gak mungkin," tegasnya.

Ditanya soal tanah galian siapa yang digunakan untuk penimbunan lokasi GI tersebut, Jufri menjelaskan pihaknya mengambil tanah pada dua lokasi dan pemilik.

Baca: Polisi Temukan Sabu di Kantong Celana, Wahyudi dan Sujianto Divonis 1 Tahun Penjara

Baca: Cerita Desa Rantau Kermas Peraih Kalpataru, Warga Sejahtera Kala Hutan Terjaga

Baca: Peringati HUT Bhayangkara ke-73, Polres Tanjab Timur Gotong-royong Bersihkan Rumah Ibadah

Baca: Oknum PNS di Probolinggo Jual Tanah Negara Rp 600 Juta, Begini Nasib Uangnya Kini!

"Pertama kita ngambil tanah sama Pak Harahap mantan Kades Pematang Lumut karena waktu itu beliau sedang sibuk pencalonan Anggota Dewan, kita ambil lagi sama pak Sayuti dengan sistim beli," paparnya.

Pantauan Tribunjambi.com di lapangan, tampak alat berat dan sekitar 40 orang pekerja sedang meratakan tanah untuk menimbun lokasi pembangunan GI tersebut. 

Hingga berita ini diterbitkan belum ada pihak pemilik perusahaan galian C yang berhasil dikonfirmasi. 

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved