Berita Tanjabtim

PP Nomor 24 Dinilai Pengaruhi Ekonomi Rakyat, DPRD Tanjung Jabung Timur tak Bisa Berbuat Banyak

PP Nomor 24 Dinilai Pengaruhi Ekonomi Rakyat, DPRD Tanjung Jabung Timur tak Bisa Berbuat Banyak

PP Nomor 24 Dinilai Pengaruhi Ekonomi Rakyat, DPRD Tanjung Jabung Timur tak Bisa Berbuat Banyak
tribunjambi/Abdullah Usman
Markaban. PP Nomor 24 Dinilai Pengaruhi Ekonomi Rakyat, DPRD Tanjung Jabung Timur tak Bisa Berbuat Banyak 

PP Nomor 24 Dinilai Pengaruhi Ekonomi Rakyat, DPRD Tanjung Jabung Timur tak Bisa Berbuat Banyak

TRIBUNJAMBI.COM,MUARA SABAK - Dengan adanya peraturan presiden terkait sistem OSS (perizinan online) Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjung Jabung Timur sempat menolak aturan tersebut. DPRD menilai PP tersebut dapat mempengaruhi ekonomi kerakyatan.

Wakil Ketua I DPRD Tanjung Jabung Timur Markaban mengatakan, terkait hal tersebut, pihaknya sebelumnya sudah menyatakan tidak setuju dengan aturan tersebut.

Baca: Harga Tiket Pesawat LCC Diskon 50 Persen Setiap Selasa, Kamis, Sabtu, Mulai 11 Juli 2019, Ingat!

Baca: Cek Disini, Ini Handphone yang akan Segera Diblokir oleh Kemenperin, Cek Apakah Milikmu Termasuk?

Baca: Ternyata Kebiasaan Andiesn Aisyah Memplester Mulut Saat Tidur Bermanfaat Untuk Kesehatan!

"Sebetulnya dengan adanya PP itu sangat disayangkan. Karena dianggap dapat mempengaruhi tumbuh kembang ekonomi kerakyatan. Karena aturan mereka dapat melakukan izin secara online langsung," tuturnya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan aturan dari PP dan mau tidak mau pihaknya juga menyetujui PP tersebut diberlakukan.

Untuk upaya lain menggagalkan aturan tersebut baik melalui Perda atau Perbup, menurutnya itu tidak akan bisa dilakukan.

Baca: Gejala Kanker Paru-paru yang Jarang Disadari, Diantaranya Sakit Kepala yang Tak Kunjung Hilang

Baca: Link Pengumuman SBMPTN 2019 UI, IPB, ITB, Undip, UGM, ITS, Unair, Unhas Mulai Pukul 15.00 WIB

Baca: Singkirkan 9 Negara di Grand Prix Internationaler Chorwettbewerb 2019, PSM MB Juara di Austria

"Kalau untuk perda yang jelaskan kita tidak mungkin melampaui aturan yang di atasnya (PP tadi). Kita sudah berupaya dari awal bahwa sejak dua tahun yang lalu kita upayakan aturan tersebut tidak diberlakukan," jelasnya.

Dengan demikian baik sika atau tidak suka jika izin tersebut sudah diterbitkan maka mereka sudah bisa mengajukan. Sebenarnya sangat merugikan dengan adanya hal tersebut.

"Ditambah dengan perda yang ada di kita juga sudah dicabut," jelasnya.

PP Nomor 24 Dinilai Pengaruhi Ekonomi Rakyat, DPRD Tanjung Jabung Timur tak Bisa Berbuat Banyak (Abdullah Usman/Tribun Jambi)

Penulis: Abdullah Usman
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved