Kasus Korupsi Irigasi Kerici, Ibnu Ziady Sebut Pembangunan Irigasi Masih Masa Pemeliharaan

Terdakwa dugaan korupsi irigasi Kerinci Ibnu Ziady keberatan dengan kasus yang sedang ditanggungnya kini.

Kasus Korupsi Irigasi Kerici, Ibnu Ziady Sebut Pembangunan Irigasi Masih Masa Pemeliharaan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Terdakwa dugaan korupsi irigasi Kerinci Ibnu Ziady keberatan dengan kasus yang sedang ditanggungnya kini.

“Kami keberatan pak apa yang dilakukan penyidik Polres, menurunkan tim ahli. Sebab saat itu masih dalam masa pemeliharaan,” jelas Ziady, pada Senin (8/7).

Dia mengatakan setelah investigasi pihak BPKP pihaknya sedang menunggu instruksi terkait pembayaran ganti rugi atau adanya kerugian dalam pembangunan tersebut.

“Saat itu kan hujan, tanahnya turun. Jadi kami diminta untuk menimbun material lagi.” singkat Ziady.

Tak hanya itu, dari hasil pemeriksaan sementara itu dianggap dalam proyek tersebut ada kelebihan pembayaran sebesar Rp 699 juta.

Baca: 8 Waria dan PSK Digerebek Satpol PP Saat Razia di Pasar Jambi

Baca: 4.849 Siswa Lulus di SMPN Kota Jambi, 4 Sekolah Belum Penuhi Kuota

Baca: Enam Bulan Terjadi 69 Kecelakaan di Bungo, 13 Orang Tewas

Baca: Etape Ketujuh Tour de Singkarak Lewati Jalur Kerinci, Ini Jadwalnya

Baca: Anaknya Tak Diterima Sekolah, Orang tua Siswa di Jambi Sesalkan Sistem Zonasi

“Kami sempat datangi APIP Inspektorat. Bahkan kami saat itu minta kadis PU Provinsi agar menyurati inspektorat untuk menangani ini, namun karena lagi dalam pemeriksaaan kepolisian tidak berani. Kami jadi bingung,” jelasnya dihadapan majelis hakim.

Sementara itu, Ito Mukhtar selaku Direktur PT Anugerah Bintang Kerinci, dalam keterangannya mengaku banyak tak mengetahui  perihal adanya setoran serta pembayaran ke Bank Daerah. “Saya tidak tahu pak proses pencairannya,” jelasnya.

Ketua majelis hakim pun menuda persidangan hingga Jumat (12/7) mendatang dengan agenda sidang lapangan.

Sebelumnya diketahui dalam dakwaan pihak JPU, Ibnu Ziady yang merangkap melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik bertindak secara sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan Ito Mukhtar selaku Direktur PT Anugrah Bintang Kerinci (penuntutan terpisah) pada Maret hingga Desember 2016 berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-233/PW05/5/2018 tanggal 26 September 2018, timbul kerugian.

"Disimpulkan bahwa, dalam Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Sei Tanduk, Kabupaten Kerinci pada Dinas PU Provinsi Jambi tahun anggaran 2016, telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah sejumlah Rp. 1.040.825.423,48," ungkap Agung Jpu yang menangani perkara ini.

Maka dari itu, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke  1 KUHPidana  jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Subsider, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1,) (2) dan ayat (3) UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana  jo opasal 64 ayat (1) KUHPidana." tambahnya.

Baca: Jambi Kehilangan 20 Pulau Akibat Kerusakan Lingkungan dan Abrasi

Baca: BPBD Jambi Belum Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutlah, Ini Alasannya

Baca: Baru 13 OPD yang Lakukan Tender Proyek di Merangin

Baca: Empat Desa di Batanghari Belum Terima Dana Desa

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved