Divonis 5 Tahun Penjara, Ridwan Harus Ganti Uang Negara Rp 761 Juta

Terdakwa dugaan korupsi unit sekolah baru SMK Bagimu Negeri Tanjung Jabung Timur Ridwan divonis penjara 5 tahun.

Divonis 5 Tahun Penjara, Ridwan Harus Ganti Uang Negara Rp 761 Juta

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Terdakwa dugaan korupsi unit sekolah baru SMK Bagimu Negeri Tanjung Jabung Timur Ridwan divonis penjara 5 tahun.

“Denda 50 juta subsider 1 bulan. Dibebankan uang pengganti sama dengan tuntutan jaksa,” kata Morailam Purba Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada Senin (8/7).

Selain itu Ridwan juga dikenakan uang pengganti (UP) Rp 761.826.000 jika tidak dibayarkan maka seluruh harta benda yang dimilikinya disita untuk negara serta subsider 1,5 tahun. 

Menurut majelis hakim terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan jaksa.

Untuk diketahui dalam kasus ini, Ridwan selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Bagimu Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri Nomor : 03 / YPBN / II / 2016 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Bagimu Negeri tanggal 19 Februari 2016 bersama-sama dengan Santi Wirda (Saksi) selaku Ketua Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri.

Baca: Pembangunan Arena MTQ di Bungo Dikebut, Pekerja Sampai Kerja Siang Malam

Baca: Kasus Korupsi Irigasi Kerici, Ibnu Ziady Sebut Pembangunan Irigasi Masih Masa Pemeliharaan

Baca: 8 Waria dan PSK Digerebek Satpol PP Saat Razia di Pasar Jambi

Baca: Etape Ketujuh Tour de Singkarak Lewati Jalur Kerinci, Ini Jadwalnya

Baca: Enam Bulan Terjadi 69 Kecelakaan di Bungo, 13 Orang Tewas

Pembangunan USB tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN tahun 2016 dengan total Rp 2.7 miliar.

Hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan dan Pembanguan (BPKP) Keterwakilan Jambi sebesar Rp 1.155.994.100.

Ridwan diketahui dituntut selama 7 tahun dan 6 bulan penjara (7,5 tahun) dam denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu ia juga dikenakan uang pengganti (UP) Rp 761.826.000 jika tidak dibayarkan maka seluruh harta benda yang dimilikinya disita untuk negara. Jika harta benda tersebut tidak cukup, maka ditambah  dengan hukuman selama 3 tahun dan 9 bulan penjara.

Perbuatan  terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang  RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved