Jambi Kehilangan 20 Pulau Akibat Kerusakan Lingkungan dan Abrasi

Menurut data dari Badan Informasi Geospasial, Provinsi Jambi sempat memiliki 27 pulau. Baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni.

Jambi Kehilangan 20 Pulau Akibat Kerusakan Lingkungan dan Abrasi
Tribunjambi/Zulkifli
Sekda Provinsi Jambi, M Dianto tandatangani draft final rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Jambi. 

Jambi Kehilangan 20 Pulau Akibat Kerusakan Lingkungan dan Abrasi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Draft final rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Jambi telah disepakati dan ditanda tangani Sekda Provinsi Jambi bersama Pokja RZWP3K, Senin (8/7/2019).

Di dalam draft RZWP3K tersebut ditetapkan panjang garis pantai Provinsi Jambi sepanjang 258 kilometer yang 85 persen berada di Kabupaten Tanjung Timur dan 15 persen di Tanjung Jabung Barat. Kemudian untuk pulau, wilayah laut Provinsi Jambi memilik 7 pulau.

Sekertaris Daerah Provinsi Jambi M Dianto menyampaikan, menurut data dari Badan Informasi Geospasial, dulu Provinsi Jambi sempat memiliki 27 pulau. Baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Namun akibat kerusakan lingkungan karena abrasi dan lain sebagainya, Kata M Dianto saat ini Provinsi Jambi hanya memiliki 7 pulau.

Baca: BPBD Jambi Belum Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutlah, Ini Alasannya

Baca: 115 Paket Proyek Senilai 168 Miliar di Batanghari Selesai Tender

Baca: Bandung, Bocah SAD yang Menderita Kelainan Jantung itu Akhirnya Sembuh

Baca: Empat Desa di Batanghari Belum Terima Dana Desa

Baca: Baru 13 OPD yang Lakukan Tender Proyek di Merangin

"Karena menurut data dari Badan Informasi geospasial ini, tanpapun pulau itu berpenghuni orang, namun ada yang timbul dipermukan di lutan itu satu pohon pun dianggap pulau kecil," jelasnya.

M Dianto berharap ketujuh pulau ini dapat bertahan dari kerusakan lingkungan yang disebabkan abrasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Prikanan Provinsi Jambi Tema Wisman menambahkan, penyusunan draft RZWP3K Provinsi Jambi sudah final. Selanjutnya akan disampaikan ke Kementrian kelautan dan Perikanan untuk ditetapkan. Beriringan dengan disahkannya RAPBD RZWP3K yang tengah digodok Pansus IV DPRD Provinsi.

Di dalam dokumen RZWP3K Provinsi Jambi tersebut, kata telah disepakati peta alokasi ruang wilayah pesisir Provinsi Jambi. Alokasi ruang untuk nelayan, dari 30 persen menjadi 53 persen. Kemudian daerah pengelolaan pelabuhan yang dikelola oleh perhubungan biasanya sebanyak 48 persen dikurangi.

"Itu kesepakatan dari Menko Kemaritiman dengan Kementrian Perhubungan. Semuanya sudah dimaping," sebut Tema.

Ditambahkan Tema, kewenangan Provinsi dalam pengelolan wilayah laut hanya batas mulai 0 -12 mil dari bibir pantai. "Selebihnya 12 mil ke atas itu mejadi kewenangan pusat," pungkasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved