Resmi, Aceh Bakal Legalkan Poligami, Berikut Deretan Sejumlah Syarat yang Diatur di Dalamnya

Saat ini, pihak Komisi VII sedang melakukan proses konsultasi draf rancangan qanun tersebut ke Jakarta, yakni ke Kementerian Agama (Kemenag)

Resmi, Aceh Bakal Legalkan Poligami, Berikut Deretan Sejumlah Syarat yang Diatur di Dalamnya
stomp
Resmi, Aceh Bakal Legalkan Poligami, Berikut Deretan Sejumlah Syarat yang Diatur di Dalamnya 

Oleh karena itu, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang dijadwalkan pada Agustus nanti, pihaknya juga turut mengundang LSM-LSM tersebut.

“Kita akan undang mereka, kita mau dengar, dari sisi gender itu apa yang menyebabkan mereka tidak setuju dengan poligami?” tegas Musannif.

Saat ini proses pembahasan terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga sudah hampir rampung dan sudah sampai pada tahap konsultasi di Kemenag dan Kemen PPPA.

Dari Kemenag, kata Musannif, tidak ada hal yang dipermasalahkan asal sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah lama disusun.

“Hanya saja saat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menerima kami kebetulan nonmuslim. Jadi, dia mempersoalkan poligami. Sebagi, nonmuslim tidak mengenal konsep poligami, hanya kenal monogami. Berikutnya, mengenai syarat menikah harus bebas narkoba dan harus ada surat kesehatan, itu juga dipersoalkan karena melanggar HAM,” ujar Musannif.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Dr Amrizal J Prang membenarkan bahwa usulan Qanun Hukum Keluarga yang di dalamnya membahas salah satu norma, yakni terkait poligami dalam keluarga, adalah usulan dari Pemerintah Aceh (eksekutif) melalui Dinas Syariat Islam.

"Iya (usulan eksekutif), melalui Dinas Syariat Islam. Mekanismenya, memang secara qanun sesuai dengan UUPA, masing-masing SKPA mengusulkan qanun yang berkaitan dengan tupoksi mereka. Kalau ini diusulkan oleh Dinas Syariat Islam," kata Amrizal J Prang menjawab Serambi di Banda Aceh kemarin.

Amrizal sendiri mengaku menjadi salah satu tim pembahas qanun yang sedang digodok tersebut. Namun, hingga saat ini dirinya belum mengetahui secara detail, bahkan belum membaca draf usulan tersebut dengan saksama.

"Kebetulan dalam beberapa saat ini waktunya padat sekali, beberapa kali waktu pembahasan belum sempat saya ikuti, sehingga substansinya belum begitu detail saya pahami," katanya.

Namun, secara umum dia jelaskan bahwa kehadiran qanun itu nantinya ada beberapa hal yang diatur tentang hukum keluarga dalam konteks syariat, berbeda dengan hukum keluarga secara umum. 

Halaman
1234
Editor: Tommy Kurniawan
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved