Berita Nasional

Habib Rizieq Jadi Syarat Agar Terjadinya Rekonsiliasi, Ali Ngabalin:tak Mungkin Presiden Lakukan Itu

Habib Rizieq Jadi Syarat Agar Terjadinya Rekonsiliasi, Ali Ngabalin:tak Mungkin Presiden Lakukan Itu

Habib Rizieq Jadi Syarat Agar Terjadinya Rekonsiliasi, Ali Ngabalin:tak Mungkin Presiden Lakukan Itu
Capture 'Primetime News' di Metro TV
Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara terkait wacana rekonsiliasi bisa dilakukan jika pemerintah memulangkan Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq, Sabtu (6/7/2019). 

TRIBUNJAMBI.COM - Kabar terjadiya rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto usai Pemiliha Presiden (Pilpres) 2019 terus didengungkan.

Namun berhembus pula kabar pemulangan Habib Rizieq sebagai syarat terjadinya rekonsiliasi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara terkait wacana rekonsiliasi bisa dilakukan jika pemerintah memulangkan Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Diketahui bahwa syarat tersebut disampaikan oleh juru bicara Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak melalui akun Twitter pribadinya.

Melalui acara 'Primetime News' di Metro TV, Ali Ngabalin menyatakan bahwa rekonsiliasi antar kedua calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto memang perlu dilakukan, Sabtu (6/7/2019).

Baca: Unggahan Terakhir Sutopo Sebelum Meninggal Dunia, Meminta Maaf atas Kesalahan dan Dosanya

Baca: SETELAH Dihabisi, Mayat Istri Disimpan dalam Kulkas Selama 106 Hari, Pria Ini Dihukum Mati

Baca: Sudah Ditemukan, Bukan Karena Terpeleset, Ini Penyebab Thoriq Pendaki Gunung Piramid Meninggal Dunia

Baca: LIVE TRANS7! Moto2 Jerman 2019 Link Streaming Nonton di HP Siaran Langsung, GP Jerman 2019 Sekarang

Namun demikian, ia menegaskan jika rekonsiliasi tidak bisa dibarter dengan kepentingan penegakkan hukum.

Sebab menurutnya, hal itu bisa mempengaruhi kewibawaan pemerintah.

"Rekonsiliasi itu terkait dengan kepentingan bangsa dan negara," ujar Ali Ngabalin, seperti dikutip TribunWow.com, Minggu (7/7/2019).

"Rekonsiliasi itu penting, penting untuk bangsa dan negara, penting untuk konsentrasi pemerintah."

"Tapi rekonsiliasi tidak dibarter dengan kepentingan-kepentingan penegakkan hukum yang bisa merongrong kewibawaan pemerintah dan penegakkan hukum di tanah air," sambungnya.

Terkait itu, Ali Ngabalin menegaskan bahwa 'pintu' ditutup jika rekonsiliasi dilakukan hanya sebagai barter hukum.

Baca: Kebakaran di Desa Jangga Baru, Batanghari, Rumah Warga Ludes Hanya Baju di Badan yang Tersisa

Baca: Inovasi Irigasi Tempat Budidaya Ikan Bumdes Limok Manai Kerinci Masuk Bursa Inovasi Desa Nasional

Baca: Tunggakan Pelanggan Listrik di Tebo Semester Pertama 2019 Rp 1,6 M, Gandeng Kepolisian Untuk Tagih

Baca: SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming MotoGP Jerman 2019 Siaran Langsung Trans7 Hari Ini Mulai 17.00 WIB

Bahkan dirinya menjamin jika presiden tak akan melakukan barter tersebut.

Halaman
123
Editor: ekoprasetyo
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved