Calon Menteri Jokowi

Politisi PDIP 'Semprot' Koalisi Rebutan Jatah Menteri Jokowi, Masinton:Yang Menentukan Cuma Presiden

PKB dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) secara terang-terangan mengajukan 10 dan 11 nama untuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi -Maruf Amin.

Politisi PDIP 'Semprot' Koalisi Rebutan Jatah Menteri Jokowi, Masinton:Yang Menentukan Cuma Presiden
instagram jokowi
Jokowi 

TRIBUNJAMBI.COM - PKB dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) secara terang-terangan mengajukan 10 dan 11 nama untuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi -Maruf Amin.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu yakin adanya pengajuan nama-nama tersebut tidak menggangu soliditas Koalisi Indonesia Kerja.

“Namanya juga usulan, kan tidak mengikat Presiden tapi tetap kita hormati. Yang bisa menentukan hanya Presiden sebagai hak prerogatif sesuai kebutuhan, tidak akan menggangu koalisi,” kata Masinton usai menjadi pembicara dalam diskusi KPK di Persimpangan Jalan yang digelar Vox Point Indonesia di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Masinton sendiri mengatakan PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Jokowi justru masih adem ayem dalam pembicaraan jatah menteri.

Baca: Mangkir Panggilan Polisi, Farhat Abbas Sebut Rey Utami & Pablo Benua Takut Semoga Tak Dipenjara

Baca: BOLD XPERIENCE MISSION: AUSTRALIA TAHUN KEEMPAT, MISI LEBIH MENANTANG AKAN SEGERA DIMULAI

Baca: Hasil FP1 MotoGP Jerman 2019 - Fabio Quartararo Tercepat Disusul Marquez & Valentino Rossi

Menurutnya jatah menteri dari PDI Perjuangan tinggal menunggu kesepakatan antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai.

“Ha-ha-ha, Pak Jokowi sendiri kan PDI Perjuangan, partai tidak mengajukan nama-nama. Itu urusan Pak Jokowi dan Ibu Megawati selaku ketua umum partai,” katanya.

Diminta rampingkan kabinet

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.

“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu itu beralasan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.

Baca: Hasil FP1 MotoGP Jerman 2019 - Fabio Quartararo Tercepat Disusul Marquez & Valentino Rossi

Baca: Adams Apple Penjelasan Jakun dan Lucinta Luna, Faktanya Belum Tentu Wanita Tak Punya

Baca: Kisruh Internal Demokrat - Gagal di Pemilu 2019, Posisi AHY Disebut Ilegal, SBY Disebut Gagal

Halaman
12
Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved