Dua Tahun Menjabat, Pemprov Jambi Evaluasi Kerja Eselon II Hasil Lelang Jabatan

Para pejabat eselon II Pemprov Jambi yang dilantik hasil lelang jabatan tahun 2017 lalu, segera dievaluasi.

Dua Tahun Menjabat, Pemprov Jambi Evaluasi Kerja Eselon II Hasil Lelang Jabatan
Tribunjambi/Zulkifli
Sekda Provinsi Jambi, M Dianto. 

Dua Tahun Menjabat, Pemprov Jambi Evaluasi Kerja Eselon II Hasil Lelang Jabatan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Para pejabat eselon II Pemprov Jambi yang dilantik hasil lelang jabatan tahun 2017 lalu, segera dievaluasi. Ini menyusul masa menjabat mereka yang akan memasuki waktu dua tahun setelah pelantikan Agustus 2017 lalu.

Sebab, berdasarkan aturan dalam UU ASN, disebutkan bahwa pejabat tersebut memilik batas waktu paling sedikit dua tahun, dan paling lama lima tahun untuk dievaluasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M. Dianto saat diwawancarai Tribunjambi.com, belum lama ini mengatakan, masa jabatan 31 pejabat yang dilelang tahun 2017 lalu, memasuki masa dua tahun pada Agustus mendatang. Tim penilai kinerja sudah menghadap Gubernur Jambi untuk melaporkan hal tersebut.

"Tim penilai ini ada lima orang. Saya selaku Sekda, kemudian asisten III, kepala Inspektorat, Kepala BKD dan Kepala Biro Hukum, sudah menghadap Gubernur," katanya.

Baca: Kecelakaan di Kerinci, Dump Truk Terjun ke Sawah Lalu Terbalik

Baca: Rekaman CCTV Pertontonkan Adegan Perampok di Lampung Salah Sasaran, Begini Akibatnya!

Baca: Head to Head dan Prediksi Skor Copa America 2019, Argentina vs Chile Malam Ini Kick Off 02.00 WIB

Baca: Detik-detik - Tangis Galih Ginanjar Pecah Saat Mengingat Putranya Bersama Fairuz A Rafiq

Dia mengatakan, Gubernur memang mengarahkan untuk mengevaluasi pejabat hasil lelang jabatan tahun 2017 itu. Apakah mereka akan tetap di posisi yang sama, atau dilakukan job vit untuk ditempatkan ke posisi lain, namun dengan jabatan tetap masih eselon II. Atau bahkan mungkin ada juga yang dinonjobkan.

“Kita lihat kinerja selama dua tahun ini. Kita koordinasi ke KASN. Kalau mau dinonjobkan, syaratnya seperti apa. Tapi kita belum memastikan apakah ada yang nonjob atau tidak. Ini kan kinerja selama dua tahun sedang dinilai, rapornya belum keluar dari Gubernur,” ujarnya.

Setelah dua tahun, lanjutnya artinya bulan Agustus, baru rapor atau hasil penilaian dari gubernur diserahkan. Dari hasil itu, baru diketahui siapa saja yang masih tetap di posisi yang sama, dirolling, atau dihentikan.

“Nah untuk nonjob ini, kita harus memiliki pegangan hukum yang kuat. Jangan sampai, setelah nonjob nanti ada tuntutan-tuntutan dari pejabat yang merasa dirugikan akibat dinonjobkan. Makanya kita harus berkonsultasi dengan KASN untuk mengenai syarat-syaratnya. Apakah harus diberi surat peringatan dulu, atau bagaimana,” tandasnya.

Sementara itu, terkait dua pejabat eselon II yang sudah menjabat selama lima tahun, disebutkan Sekda saat ini masih dalam penilaian. Kepala BKD Provinsi Jambi Husairi sebelumnya mengatakan bahwa tim penilai kinerja sedang memeriksa dokumen-dokumen kedua pejabat eselon II tersebut.

“Mulai dari kinerja, prestasi, capaian dan realisasi anggaran setahun terakhir,” tandasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved