Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Batal, KPU Muarojambi Tunggu Surat dari MK

KPU Muarojambi kembali mengundur pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih.

Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Batal, KPU Muarojambi Tunggu Surat dari MK
Tribunjambi/Samsul Bahri
Komisioner KPU Kabupaten Muarojambi, Eddison. 

Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Batal, KPU Muarojambi Tunggu Surat dari MK  

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI-KPU Muarojambi kembali mengundur pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Muarojambi. Pengunduran ini dilakukan karena sampai dengan hari ini, Kamis (4/7) KPUD Kabupaten Muarojambi belum menerima surat putusan MK.

Sebelumnya Rabu (3/7) KPUD Kabupaten Muarojambi melaksanakan rapat pleno tersebut di Hotel BW Luxury Jambi, namun karena belum diterimanya surat putusan tersebut sampai dengan pelaksanaan acara, acara tersebut diubah menjadi rakor.

Kemudian KPU Muarojambi menjadwalkan pelaksanaan rapat pleno terbuka pada Kamis (4/7) sekira pukul 14.00 WIB di ruang Aula KPUD Kabupaten Muarojambi.

"Untuk pleno penetapan kursi dan calon terpilih hari ini tidak jadi, itu kita tunda lagi karena sampai dengan hari ini KPU RI belum menerima surat keterangan dari MK," kata Komisioner KPUD Kabupaten Muarojambi, Eddison, Kamis (4/7). 

Baca: KPU Bungo Beberkan Alasan Penetapan Caleg Terpilih Ditunda

Baca: Di Kemenko Kemaritiman RI, Haris Sebut Geopark Merangin Terlengkap di Dunia

Baca: Puncak Kemarau, BPBD Sarolangun Temukan Satu Titik Api di Pauh

Baca: Mulai Difungsikan, Dinas Peternakan Sungai Penuh Minta Warga Potong Sapi di RPH

Baca: Pemprov Jambi Ajukan Rp 1,3 Miliar untuk Seleksi CPNS dan P3K 2019

Diterangkan Eddison bahwa berdasarkan hal tersebut, KPU RI kemudian menyurati KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk menunda pelaksanaan pleno. Penundaan ini dilakukan sampai batas waktu lima hari setelah KPU RI menerima putusan Mahmakamah Konstitusi.

"Setelah menerima putusan MK, KPU RI akan menyurati KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dalam waktu maksimal lima hari setelah penerimaan bisa melaksanakan rapat pleno," pungkasnya.

Penulis: syamsul
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved