Advetorial

Pemerintah Provinsi Jambi Tambah kuota PBI APBD Melalui alokasi Cukai Rokok

Sebelumnya BPJS Kesehatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah menandatangani Memorandum of Agreement

Pemerintah Provinsi Jambi Tambah kuota PBI APBD Melalui alokasi Cukai Rokok
IST
BPJS Kesehatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah menandatangani Memorandum of Agreement 

TRIBUNJAMBI.COM - Setelah sebelumnya Pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung oleh APBN di tahun 2019 menjadi 96,8 juta jiwa dari sebelumnya sebanyak 92,4 juta jiwa.

Pemerintah Provinsi Jambi turut melakukan langkah yang sama.

“Sebanyak 46.509 data peserta PBI APBD Provinsi Jambi sedang dalam proses verifikasi dan validasi oleh pihak BPJS Kesehatan, data ini menambah jumlah data Penerima Bantuan Iuran dari APBD Provinsi Jambi yang di integrasikan kepada Program Jaminan Kesehatan Nasional” ujar Elshe Theresia Selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi

Pernyataan Elshe dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Syamsiran Halim yang ditemui pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Provinsi Jambi (22/01).

“Sebelumnya jumlah PBI APBD Provinsi Jambi yang telah terintegrasi di BPJS Kesehatan sebanyak 14.048 jiwa dan kini, kita merencanakan penambahan sebanyak 46.509 jiwa lagi dan sekarang sedang dalam proses pairing data oleh petugas Dinas Kesehatan dan petugas dari BPJS Kesehatan. Penambahan kuota penerima bantuan iuran ini telah direncanakan Pemerintah Provinsi Jambi dari tahun 2018 kemaren melalui dana pajak rokok yang disepakati dengan BPJS Kesehatan di tahun lalu, sekarang kita realisasikan” ujar Syamsiran

Sebelumnya BPJS Kesehatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah menandatangani Memorandum of Agreement pengalokasian pajak rokok di tahun 2018.

Dalam pertemuan tersebut didapatkan nominal sebesar 37.5% dari penerimaan cukai rokok di wilayah Provinsi Jambi dialokasikan untuk pembiayaan Program JKN KIS. Nominal 37,5% ini apabila dikonversikan dengan nilai rupiah sebesar Rp. 31.001.830.887 dari total rencanaan penerimaan pajak rokok di wilayah Provinsi Jambi sebesar Rp. 192.982.492.534.

“Untuk anggaran penambahan 46.509 jiwa dan 14.048 jiwa yang telah didaftarkan sebelumnya ini kami perkirakan akan terpakai anggaran sebesar Rp. 21M dan sisanya yang 10M masih ditangguhkan untuk pembiayaan masyarakat miskin yang belum masuk didalam database yang diajukan kepada BPJS Kesehatan” tambah Syamsiran.

Elshe berharap, data 46.509 jiwa yang sedang dalam proses verifikasi dan validasi tidak terdapat kendala sehingga proses migrasi data tersebut dapat terlaksana sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang diajukan Pemprov Jambi, mengingat history calon peserta yang akan didaftarkan tersebut baru terlihat setelah proses migrasi data.

“Sekarang masih diverifikasi, dan harapan kita adalah semua nama calon peserta yang diajukan oleh Pemprov Jambi belum pernah terdaftar pada database BPJS Kesehatan, apalagi memiliki tunggakan, karena apabila ternyata sudah terdaftar dan memiliki tunggakan data akan kita kembalikan terlebih dahulu kepada Pemprov Jambi dan kita keluarkan sementara dari basis data yang diajukan” tutup Elshe

Editor: bandot
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved