Pansel Sebut Peminat Calon Pimpinan KPK Melonjak, Dua Polisi Aktif Ikut Mendaftar

Hingga kemarin Senin (1/7/2019), 93 orang tercatat mendaftarkan diri sebagai kandidat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-

Pansel Sebut Peminat Calon Pimpinan KPK Melonjak, Dua Polisi Aktif Ikut Mendaftar
Tribunnews
Gedung KPK 

TRIBUNJAMBI.COM- Hingga kemarin Senin (1/7/2019), 93 orang tercatat mendaftarkan diri sebagai kandidat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Menurut Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK Yenti Ganarsih, dua di antaranya adalah polisi.

"Ada dari polisi, polisi dua (orang)," kata Yenti saat ditemui di Kantor BNPT, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Yenti mengatakan, dari 93 orang yang mendaftar, mayoritas adalah dosen dan pengacara.

Dosen sebanyak 22 orang dan pengacara sejumlah 20 orang.

Baca: Jadwal Bola Malam Ini hingga Besok, Ada Semifinal Copa America 2019 hingga FIFA WOMENS WORLD CUP

Baca: Batanghari Naik Status Siaga Karhutla, Ini Wilayah yang Berpotensi Naikkan Status Menurut BPBD Jambi

Baca: Kreativitas Tanpa Batas, Spanduk Imbauan Polisi Ini Bikin Masyarakat Sadar Keselamatan Berkendara

Ada pula kandidat yang berprofesi sebagai dokter, bekerja di bidang pajak, keuangan, hingga pensiunan jaksa.

Yenti mengatakan, tiga hari jelang penutupan pendaftaran, terjadi lonjakan angka pendaftar.

"Jadi hari ini cepat sekali (lonjakannya), jadi biasanya di hari-hari akhir banyak yang mendaftar," ujar dia. 

Wacana tentang calon pimpinan KPK yang berasal dari Polri masih menjadi polemik hingga saat ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menjadi salah satu pihak yang menolak masuknya unsur kepolisian menjadi calon pimpinan KPK, mengingat rekam jejak para penegak hukum selama ini memiliki reputasi yang kurang baik dalam ranah pemberantasan korupsi.

Namun demikian, dalam persyaratan pendaftaran calon pimpinan KPK, tak ada syarat yang melarang anggota kepolisian untuk ikut mendaftar.

Pihak KPK tak mempermasalahkan adanya anggota kepolisian aktif yang ikut mendaftar.

Pansel juga telah menegaskan bahwa calon pimpinan dari unsur instansi penegak hukum tetap diperlukan.

"Memang tidak ada yang mengatakan wajib dari penegak hukum ya, tetapi kan unsur pemerintah dan logikanya ini penegakan hukum, kalau dia bagus, ya lebih bagus dari sana (penegak hukum) dong."

"Karena dia kan sudah pengalaman sekali menghadapi itu," kata Yenti saat berbincang dengan Kompas.com di Gedung Rektorat Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (26/5/2019). (Fitria Chusna Farisa)

Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribun Solo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved