Info DPRD Kota Jambi

Syarif Fasha Hadir saat DPRD Kota Jambi Gelar Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Banggar

DPRD Kota Jambi menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan hasil Badan anggaran DPRD Kota Jambi terhadap Rancangan peraturan ....

Syarif Fasha Hadir saat DPRD Kota Jambi Gelar Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Banggar
Tribun Jambi/Rohmayana
DPRD Kota Jambi menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan hasil Badan anggaran DPRD Kota Jambi terhadap Rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2019, Senin (1/7). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- DPRD Kota Jambi menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan hasil Badan anggaran DPRD Kota Jambi terhadap Rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2018.

Rapat paripurna itu digelar di DPRD Kota Jambi, Senin (1/7).

Rapat paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M Fauzi, dihadiri Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, Sekda Kota Jambi Budidaya, kepala OPD, camat dan lurah.

Dari hasil pembahasan Banggar DPRD Kota Jambi yang dibacakan Asisten I pemkot Jambi, A Mukhlis, dipaparkan bahwa saldo anggaran lebih akhir 2018 sebesar Rp.172.924.144.899,89, meningkat dibandingkan sisa tahun anggaran 2017.

Beberapa persoalan khusus dan rekomendasi DPRD Kota Jambi terhadap raperda ada 8 poin, satu di antaranya Dinas Pendidikan Kota Jambi harus meningkatkan program guru honorer dengan pelatihan.

Dari semua hasil pembahasan yang dicapai oleh Ppemerintah Kota Jambi tersebut, DPRD Kota Jambi mengkritik bahwa target maupun terealisasi belumlah optimal jika dilihat dari potensi pendapatan yang ada, diharapkan pemerintah kota dapat mengoptimalkan pendapatan di tahun-tanun yang akan datang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Syarif Fasha menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Banggar yang telah menyelesaikan tugasnya.

"Saya ucapakan terima kasih kepada Banggar DPRD Kota Jambi yang telah menyampaikan laporan hasil kerjanya, terima kasih juga kepada seluruh unsur dewan atas kerja sama dan dukungannya," ujar Fasha.

Selain itu, Fasha mengatakan sejalan dengan Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22/2015 menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman kepada azas kepada kepastian hukum dan tertib.

"Serta keterbukaan serta proprofesionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, efektivitas serta keadilan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Tanah Pilih Pusako Betuah Kota Jambi," pungkasnya. (Rohmayana / Tribunjambi.com)

Penulis: Rohmayana
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved