BPK Temukan Banyak Masalah di Laporan Keuangan Pemprov Jambi

Laporan keuangan Pemprov Jambi tahun anggaran 2018 meraih penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

BPK Temukan Banyak Masalah di Laporan Keuangan Pemprov Jambi
Tribunjambi/Zulkifli
Sekda Provinsi Jambi, M Dianto. 

BPK Temukan Banyak Masalah di Laporan Keuangan Pemprov Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI -  Laporan keuangan Pemprov Jambi tahun anggaran 2018 meraih penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ini adalah raihan ketujuh secara berturut-turut.

Meski meraih WTP namun BPK menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan harus tetap diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa akan datang.

Adapun catatan yang ditemukan BPK adalah antara lain. Pengendalian internal terkait pembayaran belanja tunjangan profesi guru PNSD masih lemah. Pengelolaan dan pelaporan dana BOS pada Dinas pendidikan tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Kemudian, pengelolaan dan penatausahaan aset tetap, peralatan dan mesin, gudang dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan belum memadai.

Baca: Tak Terima Divonis 3 Tahun, Terdakwa Kasus Kredit Fiktif Bank Mandiri Tebo Ajukan Banding

Baca: Sahabat Ungkap Kondisi Agung Hercules, Ada Tumor Baru yang Tumbuh hingga Dibawa Pulang ke Rumah

Baca: Inilah Nama-nama Capres yang Bakal Maju di 2024 Versi LSI, Sebut Dukungan Jokowi Sangat Penting

Baca: Bupati Romi Ingin Usulan 6 Kelurahan Jadi Desa Dibatalkan

Selain itu, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 6,09 miliar atas 13 paket pekerjaan jalan dan jembatan di Dinas PUPR.

Selanjutnya, terdapat pembangunan ruang kelas baru secara swakelola tidak didukung pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp 2,02 miliar, pajak belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp 278,16 Juta dan sisa dana kegiatan swakelola belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp 115,97 juta.

Dan terakhir, terdapat kekurangan penerimaan daerah dari setoran retribusi atas aset yang dikerjasamakan dengan pihak ke tiga dengan pola bangun guna serah sebesar Rp 2,53 miliar.

Pemerintah Provinsi Jambi diberi waktu hingga 60 hari untuk menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK tersebut.

Dari beberapa temuan BPK ini, sebagian merupakan temuan yang berulang dari tahun-tahun sebelumnya seperti masalah aset.

Menanggapi catatan dan Rekomendasi BPK tersebut, Sekertaris Daerah Provinsi Jambi M Dianto menyebut akan berusaha menindak lanjuti temuan BPK tersebut.

"Nanti temuan/rekomendasi BPK ini, akan diambil Inspektorat. Inspektorat yang akan memanggil kami-kami yang menurut rekomendasi harus ditindak lanjuti. Jadi nanti sehari dua hari ini Inspektorat sudah menyiapkan pertemuan dengan OPD yang menjadi temuan BPK," ungkap Dianto.

Baca: Baliho Cek Endra Mulai Bermunculan di Jalan Sarolangun

Baca: Kekurangan Staf, Pemkab Merangin Positif Buka Rekrutmen CPNS 2019, Usulkan 280 Formasi

Baca: Rawan Gempa, BPBD Kerinci Minta Dipasang Alat Pendeteksi Gempa Bumi

Baca: Lelang Jabatan Sekda Sarolangun, Dua Nama Ini Muncul Sebagai Proyeksi

M Dinato menjelaskan, mengenai masalah aset yang kembali menjadi temuan BPK adalah karena adanya peralihan kewenangan SMA/SMK dari Kabupaten ke Provinsi.

"Kita kan baru mendapatkan kewenangan untuk mengurus SMA SMK. Pada saat penyerahan dari Kabupaten Kota ke Provinsi, kita tidak menghitung secara detail aset-aset itu seperti kursi papan tulis. BPK itu minta itu dicatat semua," jelasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved