Berita Jambi

BPK Soroti Temuan di Diknas dan Dinas PUPR, Pemprov Jambi Diberi Waktu 60 Hari Tindak Lanjuti

Meski mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun BPK RI masih menemukan beberapa catatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

BPK Soroti Temuan di Diknas dan Dinas PUPR, Pemprov Jambi Diberi Waktu 60 Hari Tindak Lanjuti
TRIBUNJAMBI/ZULKIFLI
Kepala BPK RI perwakilan Jambi Heri Ridwan 

BPK Soroti Temuan Pelaporan Dana Bos dan Kekurangan Volume Pekerjaan, Pemprov Jambi Diberi Waktu 60 Hari Tindak Lanjuti

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Meski mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun BPK RI masih menemukan beberapa catatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Provinsi Jambi tahun anggaran 2018.

Hasil laporan ini disampaikan Kepala BPK RI perwakilan Jambi Heri Ridwan, di Gedung DPRD Provinsi Jambi (2/7/2019).

"Untuk tahun ini Provinsi Jambi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengacu pada pertimbangan netralitas termasuk interaksi rencana aksi," sampainya.

Namun disamping dinobatkan WTP ke-7 ini, juga menonjol temuan BPK atas kinerja keuangan pemprov Jambi tahun lalu.

Seperti untuk Dinas pendidikan disoroti beberapa hal.

Baca: VIDEO: Viral Wanita di Medan Tolak Membayar Tagihan Pesanan Melalui Ojol, Malah Salahkan Google

Baca: Suara di Kamar Kontrakan Bikin Curiga, Purwanto Pemilik Salon Rias Pengantin Tiduri 50 Pria

Baca: Jelang Semifinal Copa America 2019 Brasil vs Argentina, Fakta Rebutan Tiket Final, Apa Kata Messi?

Baca: Begal Berusaha Rampas Motor Wartawan, Lakukan Aksi Nekat Todongkan Pisau di Depan Polda Jambi

"Yakni mekanisme pengawasan internal tunjangan profesi guru yang masih lemah. Kemudian pengelolaan dan pelaporan dana Bos pada dinas pendidikan yang tidak sesuai ketentuan. Dokumen yang belum lengkap atas pembangunan. ruang kelas secara swakelola," ujarnya.

BPK juga masih menemukan masih adanya pengelolaan dan penatausahaan atas aset-aset tetap berupa tanah, gedung, jalan dan irigasi yang belum memadai.

Selain itu Heri juga menyebutkan terdapat catatan pada di Dinas PUPR.

Seperti kekurangan volume sebesar Rp 6,09 Miliar atas 13 paket pekerjaan jalan dan jembatan.

"Untuk temuan ini kami harap pemprov menindaklanjuti 60 hari kedepan," tandasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved