Terkait Hasil Putusan MK, Mahfud MD Ingatkan Soal Keadilan Tuhan dan Azab

Menurut Mahfud MD, seluruh pihak, termasuk wartawan dan penuduh curang juga akan diadili oleh Tuhan YME, melalui azab.

Terkait Hasil Putusan MK, Mahfud MD Ingatkan Soal Keadilan Tuhan dan Azab
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD saat ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/5/2019) 

TRIBUNJAMBI.COM - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mohammad Mahfud MD, menanggapi reaksi sebagian masyarakat Indonesia atas putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019.

Mohammad Mahfud MD mengingatkan masyarakat untuk tidak menuding satu pihak saja dalam mempertanggungjawabkan kepada Tuhan YME.

Aksi 22 Mei Rusuh, Siapa yang Bertanggung Jawab? Mahfud MD Sebut Bukan Prabowo dan Kubunya, Lantas Siapa?
Aksi 22 Mei Rusuh, Siapa yang Bertanggung Jawab? Mahfud MD Sebut Bukan Prabowo dan Kubunya, Lantas Siapa? (Instagram @mohmahfudmd)
 “Semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah: hakim, penggugat, tergugat, saksi, pengamat, wartawan, pencurang, penuduh curang, pembuat hoax,” ujarnya.

Mahfud MD yakin seluruh yang zalim, curang, penebar hoax, dan berbohong akan diadili oleh Tuhan.

Mereka dipastikan akan mendapatkan azab (siksa) dari Allah Tuhan YME.

Baca: Bupati Merangin Al Haris Salat Subuh Berjamaah di Sidorukun, Imbau Anak-anak Dibiasakan ke Masjid

Baca: Ramalan Zodiak Sabtu 29 Juni 2019, Taurus Menikmati Belanja, Bagaimana Zodiak Lainnya?

Baca: Istri Jualan, Suami Rudapaksa Anak Gadisnya Berkali-kali, ke Polisi: Aku Cuma Pegang-pegang Bae

“Yang dzalim & dusta akan diadzab,” jelasnya.

Sebelumnya Mahfud MD juga mengingatkan kepada semua pihak untuk bisa menahan diri atas vonis MK Kamis (27/6/2019) malam tadi.

 “Vonis MK langsung mengikat, tak bisa dilawan. Jangan sampai timbul masalah baru dengan tindakan-tindakan yang destruktif dari pihak mana pun. Menjaga Indonesia adalah menegakkan supremasi hukum,” imbaunya.

Mahfud juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi.

Sebab Indonesia merupakan negara yang majemuk, tidak terkecuali soal pandangan politik.

“Jika ada perselisihan karena perbedaan maka penyelesaiannya adalah hukum. Itulah hubungan antara demokrasi dan hukum. Itu pula perlunya supremasi hukum,” terangnya.

Pernah menjadi hakim MK, Mahfud MD maklum bahwa keputusan hakim tidak akan pernah memuaskan seluruh pihak.

Halaman
1234
Editor: heri prihartono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved