Perburuan KKB

Respon TNI Ketika Tahu Bahwa OPM Gunakan Anak Kecil untuk Dijadikan Pasukan Mereka

Respon TNI Ketika Tahu Bahwa OPM Gunakan Anak Kecil untuk Dijadikan Pasukan Mereka

Respon TNI Ketika Tahu Bahwa OPM Gunakan Anak Kecil untuk Dijadikan Pasukan Mereka
Kolase/Kompas.com/tribun medan
Kapendam Cendrawasi dan Pasukan Anak-anak OPM 

Respon TNI Ketika Tahu Bahwa OPM Gunakan Anak Kecil untuk Dijadikan Pasukan Mereka

TRIBUNJAMBI.COM, JAYAPURA - Masih terus merongrong Indonesia, diketahui Organisasi Papua Merdeka ( OPM) melalui akun media sosial secara terbuka mengungkapkan bahwa mereka juga merekrut anak-anak sebagai pasukan.

Merespon hal tersebut, TNI menyebut tindakan itu telah melanggar Hukum Humaniter Internasional yang relevan untuk melindungi anak-anak.

"Sejatinya bila ada dua atau lebih pihak yang yang bertikai maka semua pihak wajib hukumnya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, wanita dan lanjut usia (lansia)," ujar Kapendam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf. Muhammad Aidi, melalui pesan singkat, Jumat (28/06/2019).

Secara tegas ia menyatakan bila ada pihak yang melibatkan anak-anak, wanita dan lansia dalam pertikaian atau pertempuran maka pihak tersebut telah melanggar hukum HAM dan Humaniter.

Baca: Media Asing dari Singapura hingga Inggris Soroti Hasil Sidang MK, Ada yang Bilang Memecah Belah

Baca: Gerindra: Prabowo Tidak akan Hadir saat Penetapan Jokowi-Maruf Amin sebagai Calon Terpilih

Baca: Polisi Tetapkan 17 Tersangka Pengrusak Mapolsek Bathin XXIV, Kades Aur Gading Diduga Jadi Provokator

Baca: Helikopter TNI AD Hilang Kontak di Oksibil Papua, Ini Kronologi Hilangnya Heli Pembawa 12 Orang Itu

Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Konvensi tentang Hak anak tahun 1989 yang mewajibkan negara atau pihak yang bertikai sebagaimana dikatakan didalam Pasal 77 (2) Protokol Tambahan I meletakkan kewajiban pada para pihak yang terlibat konflik untuk tidak merekrut anak-anak yang belum mencapai 15 tahun kedalam angkatan bersenjata dan melibatkan mereka secara langsung dalam petempuran.

Kemudian dalam Pasal 4 ayat 3 Protokol Tambahan II 1977 Konvensi Jenewa 1949, yang digunakan bagi konflik internal suatu negara, artinya konflik tersebut di dalam internal dalam negeri, juga mempertegas kesepakatan internasional tentang perlindungan anak.

PENGEJARAN KKB Papua, KKB Gunakan Tentara Anak di Bawah Umur, Ini Dalih Juru Bicara Separatis OPM. Foto yang diambil West Papua Liberation Army dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada Mei 2019 di daerah Nduga di dataran tinggi Papua menunjukkan kelompok bersenjata ini terdiri atas atas pria dewasa dan anak di bawah umur.
PENGEJARAN KKB Papua, KKB Gunakan Tentara Anak di Bawah Umur, Ini Dalih Juru Bicara Separatis OPM. Foto yang diambil West Papua Liberation Army dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada Mei 2019 di daerah Nduga di dataran tinggi Papua menunjukkan kelompok bersenjata ini terdiri atas atas pria dewasa dan anak di bawah umur. (AP/OPM)

"Pada poin (c) “Anak-anak yang usianya belum mencapai 15 tahun tidak dapat direkrut ke dalam angkatan perang atau di dalam kelompok-kelompok yang terlibat atau ambil bagian ke dalam suatu konflik," kata Aidi.

TNI yang menyebut OPM dengan istilan Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), terang Aidi, bila benar telah merekrut anak-anak untuk ikut dalam pertempuran pada konflik yang terjadi di Nduga, atau secara umum di Papua, maka hal tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok-kelompok liar yang tidak beradab yang tidak mengerti aturan, hukum dan perundang-undangan.

Menurut dia dengan tindakan kekerasan yang dilakukan, KSB telah merampas hak azasi warga, merampas hak warga untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Baca: ESDM Jambi Sebut Reklamasi Tambang Batubara di Jambi Masih Minim

Baca: Terpilih Lagi, Ksatria Airlangga Serukan Jokowi Tegas pada Petualang Politik

Baca: KISAH Ibu Beri Pil KB kepada 2 Anaknya Pasca Diperkosa Ayah Kandungnya: Takut Tidak Ada Menafkahi

Baca: JOANA Sniper Cantik dan Ganas, Sudah Bunuh 100 Prajurit ISIS: Rela Setop Kuliah Demi Bertempur

Baca: 9 Kursi Kepala OPD Kosong, Bupati Merangin Siap Lelang Jabatan

Halaman
12
Editor: ekoprasetyo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved