Program Kartu Nikah, Pemkab Tanjab Timur Tunggu Kabar dari Pusat

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum bisa menerapkan penggunaan kartu nikah yang menjadi program pemerintah pusat.

Program Kartu Nikah, Pemkab Tanjab Timur Tunggu Kabar dari Pusat
Tribunjambi/Abdullah Usman
Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum bisa menerapkan penggunaan kartu nikah yang menjadi program pemerintah pusat. 

Program Kartu Nikah, Pemkab Tanjab Timur Tunggu Kabar dari Pusat

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum bisa menerapkan penggunaan kartu nikah yang menjadi program pemerintah pusat.

Wacana pemerintah pusat untuk menerbitkan kartu nikah guna memudahkan pemilik saat digunakan dalam keadaan darurat. Semisal saat di bandara atau pembuktian keabsahan pernikahan saat ditanya petugas.

Wacana yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat tersebut, hingga saat ini belum bisa dirasakan merata oleh masyarakat Tanjung Jabung Timur.

Kasi Bimas Islam Aspendri Indra saat disambangi Tribunjambi.com mengatakan, terkait penggunaan kartu nikah elektronik sendiri sampai detik ini kita kabupaten masih belum bisa menerapkan dan menunggu dari pusat.

Baca: Amir Sakib Siap Bertarung untuk Menangi Pilkada Tanjab Barat 2020

Baca: Enam Terduga Pelaku Narkoba Diringkus, Ini Alasan Polres Mauraojambi Belum Tetapkan Tersangka

Baca: Bukan Karena Dendam, Ini Alasan Samsu Tebas Leher Rizki Rekan Sekerjanya

Baca: Segini Anggaran Rehab Rest Area Sarolangun Jadi Pusat Rehabilitasi Nakoba, Sampai Harus Bertahap

Baca: VIDEO: Polisi Ngamuk Diminta Bayar Minum Rp 1.000, Kini Kena Hukum Disuruh Hormat Bendera

Selain itu pihaknya juga masih menunggu dan menyiapkan alat penunjang program tersebut dari pemerintah pusat. Sebab sejauh ini belum ada realisasi dan kabar lanjut dari program tersebut. Di Provinsi Jambi sendiri baru Kota Jambi yang sudah melakukannya.

"Harapannya tahun ini kebijakan tersebut dapat dilakukan, dan kita sebagai kabupaten berkembang dapat melakukannya," jelasnya.

"Kita sampai detik ini masih menunggu tindak lanjut pusat terkait kebijakan tersebut," tambahnya.

Sebelumnya Kasi Bimas Islam, H Majdi mengetakan, kemungkinan di Kabupaten Tanjab Timur program tersebut baru akan berjalan paling cepat pada satu bulan ke depan.

Dimana saat ini berapa fasilitas yang telah dipersiapkan di antaranya, persiapan SDM untuk pelatihan-pelatihan ringan melalui simkah seperti sebelumnya.

Selain itu sarana lainnya, seperti kertas khusus juga masih dalam persiapan namun untuk sekarang sudah disiapkan blangko di 11 kecamatan, di mana per kecamatan mendapat 130-150 per bulan.

Baca: VIDEO: Viral Emak-emak Joget Sambil Acungkan Senapan Laras Panjang di Muaro Bungo Jambi

Baca: Stok Habis, Harga Cabai di Angso Duo Tembus Rp 80 Ribu Sekilo

Baca: Kantor Imigrasi Muarojambi Segera Beroperasi, Bupati Masnah dan Kemenkumham Sepakat Tandatangani Mou

Baca: Kerinci Jajaki Eksport Gula Cair ke Jepang

Baca: Terbengkalai, Rest Area Sarolangun Akan DiJadikan Pusat Rehabilitasi Narkoba

Untuk biaya sendiri, menggunakan anggaran dari dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP), di mana dana tersebut diperuntukan untuk membeli peralatan bukan dari bantuan APBN maupun APBD.

“Untuk kendala hampir dikatakan tidak ada mungkin peralatan saja yang belum ada, dan untuk operator di setiap KUA dan jaringan, karena jaringan memang sangat penting,” jelasnya.

Penulis: Abdullah Usman
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved