Berita Bungo

Mahasiswa Bungo dari PC PMII Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejari Bungo, Ini 2 Poin Tuntutannya

Mahasiswa Bungo dari PC PMII Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejari Bungo, Ini 2 Poin Tuntutannya

Mahasiswa Bungo dari PC PMII Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejari Bungo, Ini 2 Poin Tuntutannya
Tribunjambi/Mareza
Mahasiswa Bungo dari PC PMII Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejari Bungo, Ini 2 Poin Tuntutannya 

Mahasiswa Bungo dari PC PMII Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejari Bungo, Ini 2 Poin Tuntutannya

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Bungo menyampaikan aspirasi di depan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Bungo, Kamis (27/6/2019).

Aksi tersebut mereka lakukan dalam mengevaluasi kinerja Kejari dalam menangani kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di Kabupaten Bungo.

Ketua PC PMII yang mengoordinatori aksi itu, Ahmad Hidayat menyampaikan dua poin.

"Kami minta bagaimana kejelasan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Bungo ini. Kemudian, kami juga minta bagaimana kejelasan kasus-kasus yang ada di dusun-dusun kami itu," katanya dalam orasinya.

Mahasiswa dalam pertemuan dengan pihak Kejari Bungo
Mahasiswa dalam pertemuan dengan pihak Kejari Bungo (Tribunjambi/Mareza)

Kasus-kasus yang dimaksud, sebutnya, seperti dana desa, dan transparansi pemerintahan dusun terhadap masyarakat.

Para mahasiswa itu kemudian disambut langsung Kepala Kejari Bungo, Bimo Budi Hartono didampingi Kasi Pidsus Kejari Bungo, Galuh Bastoro Aji dan beberapa orang jaksa.

Dalam mediasi yang berlangsung di ruang rapat Kejari itu, mahasiswa dari PMII meminta transparansi dan data-data terkait kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Bungo.

Atas hal tersebut, Bimo Budi Hartono menjelaskan tupoksi-tupoksi yang menjadi tanggung jawab Kejari.

Baca: Kejari Bungo Tahan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Taman Hijau

Baca: Disperindag Tebo Masih Tunggu Realisasi Penambahan 28 Ribu Tabung Gas Elpiji 3 Kg

Baca: Talk Show Soal Narkoba di Transmart Jambi, Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis Sampaikan Bahaya Narkoba

"Terkait transparansi, kami telah menyampaikan transparansi sesuai dengan apa yang kami lakukan. Contohnya seperti penanganan kasus Taman Hijau kemarin. Toh, semua informasi telah disampaikan," katanya.

Sedangkan untuk data kasus yang ada di dusun, Galuh Bastoro Aji menambahkan, tidak serta-merta menjadi wewenang pihak kejaksaan.

Dijelaskannya, untuk pengawasan di dusun, dapat dilakukan lebih dulu oleh pihak BPD. Jika ada indikasi, selanjutnya akan ditangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Baca: BMKG Prediksi Puncak Musim Kemarau Terjadi Pada Agustus Hingg September Mendatang

Baca: MISTERI Kematian 5 Musisi Dunia Semakin Runyam, Nomor 5 Disebut Meninggal di Bak Mandi

Baca: LIMA Artis Cantik yang Tetap Tampil Modis Bak ABG Meski Sudah Punya Anak, Siapakah Mereka?

"Nanti dari APIP, dalam hal ini Inspektorat, jika memang ada indikasi (korupsi), ya kami tindak. Karena kami tidak berhak menangani yang bukan menjadi wewenang kami," terang Galuh.

Setelah sekitar satu jam berdialog, mahasiswa dari PC PMII undur diri dengan menuntut transparansi Kejari dalam menangani setiap kasus yang ditangani. Menanggapi hal itu, pihak Kejari Bungo pun menyanggupi.

Mahasiswa Bungo dari PC PMII Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejari Bungo, Ini 2 Poin Tuntutannya (Mareza Sutan A J/ Tribun Jambi)

Penulis: Mareza
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved