Berita Provinsi

Gubernur Jambi Fachrori Umar,Teken MoU dengan STPN Yogyakarta, Ini Beberapa Kerjasama yang Dibangun

Gubernur Jambi Fachrori Umar,Teken MoU dengan STPN Yogyakarta, Ini Beberapa Kerjasama yang Dibangun

Gubernur Jambi Fachrori Umar,Teken MoU dengan STPN Yogyakarta, Ini Beberapa Kerjasama yang Dibangun
IST
Gubernur Jambi Fachrori Umar,Teken MoU dengan STPN Yogyakarta, Ini Beberapa Kerjasama yang Dibangun 

Gubernur Jambi Fachrori Umar, Teken MoU dengan STPN Yogyakarta, Ini Beberapa Kerjasama yang Dibangun 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) / Nota Kesepahaman Pemerintah Provinsi Jambi dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta.

MoU tersebut tentang Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat, di Aula Kampus STPN Yogyakarta, Kamis (27/6/2019) siang. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Jambi dengan Ketua STPN Yogyakarta, Ir.Senthot Sudirman,MS.

Pemprov Jambi teken MoU dengan STPN Yogyakarta
Pemprov Jambi teken MoU dengan STPN Yogyakarta (IST)

Fachrori menjelaskan, lahirnya Keputusan Presinden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan telah  membawa paradigma baru, dimana pemerintah daerah mendapat beberapa kewenangan di bidang pertanahan.

Substansi dalam keputusan presiden tersebut juga relevan dengan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan pertanahan termasuk urusan pemerintahan konkuren bersifat wajib.

Lebih lanjut Fachrori menerangkan, adanya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam bidang pertananan ini, memiliki nilai strategis bagi pemerintah daerah, karena dalam batas tertentu, pemerintah daerah semakin memiliki peran penting dalam penentuan atau pengaturan pemanfatan tanah di wilayahnya. 

Baca: 223 Paket Pekerjaan di Pemprov Jambi Telah Ditenderkan, 83 Paket Sudah Terkontrak

Baca: Ilegal Drilling tak Terbendung, Pemprov Jambi Bentuk Satgas untuk 3 Kabupaten

Baca: BMKG Prediksi Puncak Musim Kemarau Terjadi Pada Agustus Hingg September Mendatang

Sesuai dengan tujuan dan arah pembangunan daerah, atau lebih spesifik lagi, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah atau Dokumen Perencanaan Pembangunan sektoral lainnya.

Fachrori mengungkapkan, kewenangan yang dimiliki pemerintah daearah belum diikuti dengan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan bidang pertanahan.

Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, belum adanya norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur pelaksanaan kewenangan, serta masih lemahnya pemahaman terhadap manajemen pertanahan daerah, menjadi beberapa kendala belum optimalnya pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan oleh pemerintah daerah.

Persoalan-persoalan tersebut, lanjut gubernur Jambi, juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengembangan kewenangan di bidang pertanahan.

Halaman
123
Penulis: Zulkifli
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved